KPK Dalami Dugaan Suap Anggota Dewan untuk Pengesahan APBD Muara Enim
Kamis, 18 November 2021 - 13:15:00 WIB
Arie Dwi Satrio
Para anggota DPRD tersebut diduga menerima suap dengan nilai bervariasi mulai dari Rp50 juta hingga Rp500 juta dari pihak swasta, Robi Okta Fahlefi. Suap itu diberikan agar proyek-proyek yang digarap Robi dengan cara menyuap Ahmad Yani, Juarsah dan pihak lainnya tidak diganggu oleh anggota dewan.
Uang-uang tersebut, diduga digunakan oleh para tersangka untuk kepentingan mengikuti pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim saat itu. Atas dugaan tindak pidana tersebut, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Editor: Berli Zulkanedi
Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Artikel Terkait
Sumsel
4 tahun lalu
Gelar Razia Senpi, Polisi Tangkap Bandar Narkoba di Muara Enim
Sumsel
4 tahun lalu
2 Santriwati di Muara Enim Diperkosa Ayah Tiri, Terungkap usai Curhat ke Ustazah
Sumsel
4 tahun lalu
Ketua PCNU OKU Timur Bantah Sampaikan Dukungan Calon Ketua PBNU di Muara Enim
Sumsel
4 tahun lalu
Cuaca Ekstrem, Muara Enim Gelap Gulita karena Pohon Tumbang
Sumsel
4 tahun lalu
Pohon Tumbang, Jalinteng Muara Enim - Prabumulih Macet Total
Regional
4 hari lalu
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
Berita Terkini
Sumsel
1 hari lalu
Hujan Deras di Musi Rawas, 2 Desa Terendam Banjir
Sumsel
6 hari lalu
Viral Video Perpeloncoan Mahasiswa Baru Cium Kening, UNSRI Bekukan Himateta
Sumsel
6 hari lalu
Serahkan Diri, Begini Tampang Guru BK di Lubuklinggau yang Paksa Siswi SMP Onani
Sumsel
11 hari lalu
Klarifikasi LHKPN Wali Kota Prabumulih Arlan, KPK: Tak Harus Tatap Muka tapi Bisa Daring
Sumsel
12 hari lalu
Usai Diperiksa Kemendagri, Wali Kota Prabumulih Bantah Copot Kepala SMP Negeri 1
Sumsel
12 hari lalu
Kemendagri Temukan Pelanggaran Mutasi Kepsek, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi