Kemenkumham Dorong 6 Kabupaten di Sumsel Raih Predikat Peduli HAM

PALEMBANG, iNews.id - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumsel mendorong enam kabupaten dan kota Sumsel meraih predikat peduli hak asasi manusia (HAM). Keenam daerah yakni Kota Prabumulih, Pagaralam, Kabupaten Banyuasin, Empat Lawang, Lahat, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).  

"Sekarang ini sudah 11 dari 17  kabupaten dan kota yang telah meraih predikat peduli HAM, daerah yang belum meraih predikat tersebut  didorong meraihnya pada penilaian 2022 ini," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Harun Sulianto, Jumat (1/7/2022).

Baca Juga

Rumah Dibobol Maling, Perempuan Ini Kaget Barang Berharga Diambil Pencuri saat Tidur

Sedangkan 11 daerah yang telah meraih predikat peduli HAM seperti Kota Palembang, Lubuklinggau, Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Muara Enim, Pali, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, dan Kabupaten OKU Selatan. Sebelas daerah ini diminta untuk tetap mempertahankan predikat tersebut, katanya.

Untuk mempertahankan dan meraih predikat peduli HAM, pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Sumsel diimbau untuk memperhatikan kriteria dan indikator penilaian yang ditetapkan tim penilai dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Baca Juga

Gaji ke-13 6.000 PNS OKU Cair Tanpa Potongan 

Terdapat 10 kriteria dengan 120 indikator penilaian yang harus dipenuhi kabupaten dan kota untuk memperoleh predikat peduli HAM.

Baca Juga

Ini Sopir Pikap Solar Ilegal yang Kecelakaan Picu 4 Rumah di Muba Terbakar

Kriteria tersebut antara lain hak sipil dan politik, hak atas informasi, hak turut serta dalam pemerintahan, hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kependudukan.

Kemudian hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas perumahan yang layak, serta hak perempuan dan anak.

Penilaian kabupaten/kota peduli HAM dilakukan dalam rangka mendorong pemerintah daerah  untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. 

"Hal itu sesuai dengan Permenkumham RI No.22 Tahun 2021 Tentang kriteria daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia," katanya. 

Editor: Berli Zulkanedi