Wiku Nilai PPKM Mikro di Sumsel Perlu Dievaluasi, Ada Apa?

Wiku menyebutkan kedua belas provinsi tersebut adalah Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara. Lalu NTB, NTT, Papua, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan.
“Untuk itu, saya minta kepada seluruh gubernur terutama pada 12 provinsi ini untuk berkoordinasi dengan bupati dan wali kotanya untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan PPKM mikro di tingkat desa/kelurahan,” katanya.
Wiku menegaskan bahwa jika tidak ada laporan terkait operasional posko maka pemerintah akan kehilangan alat navigasi. Sehingga akan mempersulit dan menghambat upaya penanganan pandemi Covid-19 secara efektif.
“PPKM mikro yang selama 13 minggu kemarin telah terbukti berhasil menurunkan kasus Covid-19 nasional secara drastis tentunya perlu untuk terus dipertahankan. Tantangan yang saat ini kita hadapi adalah dampak dari periode libur Idul Fitri kemarin ditambah dengan pelaksanaan PPKM mikro pada beberapa daerah yang mulai lengah,” katanya.
Editor: Berli Zulkanedi