Pemprov Gandeng Kejati Sumsel Tuntaskan Semua Aset Milik Daerah yang Bermasalah

Anindita Trinoviana ยท Kamis, 13 Oktober 2022 - 13:51:00 WIB
Pemprov Gandeng Kejati Sumsel Tuntaskan Semua  Aset Milik Daerah yang Bermasalah
Gubernur Sumsel Herman Deru dan Kajati Sumsel Sarjono Turin resmi lakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha. (Foto: dok Pemprov Sumsel)

PALEMBANG, iNews.id - Gubernur Sumsel Herman Deru dan Kajati Sumsel Sarjono Turin telah resmi melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemprov Sumsel dengan Kejaksaan Tinggi Sumsel tentang Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di Griya Agung, Selasa (11/10/2022). 

Adanya penandatanganan ini diakui Gubernur Sumsel Herman Deru menjadi angin segar bagi Pemprov Sumsel terutama dalam penyelesaian persoalan aset-aset Sumsel yang saat ini masih banyak dikuasai oleh orang-orang yang tidak berhak. 

Melalui momen penandatanganan Kesepakatan Bersama, dia juga meminta kepada Kepala Perangkat Daerah dan Direksi BUMD untuk menginventarisasi permasalahan hukum di instansinya masing-masing. Apabila dipandang perlu untuk meminta pendampingan dan pendapat hukum, kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan selaku Jaksa Pengacara Negara. 

"Terima kasih Kajati, karena kita sudah bersepakat untuk menandatangani apa yang dibutuhkan pemprov selama ini. Hari ini kita sudah MoU dengan Kejati untuk menjadi pengacara negara dalam hal perdata dan juga Tata Usaha Negara," tuturnya. 

Selain segera melakukan penyelesaian persoalan aset pemprov yang dikuasai orang-orang tidak berhak, adanya kesepakatan ini juga diharapkan menjadi benteng bagi lahirnya berbagai produk Perkada. 

"Kita harap sebelum (Perkada) lahir juga diasistensi, dan jika nanti produknya diimplementasikan dan bermasalah dengan pihak lain, kita ada punya pengacaranya yakni jaksa sebagai pengacara negara," kata Herman Deru. 

Salah satu yang cukup menjadi konsen penyelesaian pemerintah saat ini adalah mengenai Pasar Cinde. Menurutnya, pemprov tentu ingin membangun ini dengan anggaran sendiri dengan APBD, namun untuk melakukan pembangunan diperlukan pemantapan kepemilikan lahan terlebih dahulu. 

"Tapi saat ini kepemilikan lahan itu sudah dinamakan pihak ketiga. Itu yang harus dicabut dulu. Kita ingin selesaikan ini dan kita putus kontrak dengan pihak ketiga itu karena sudah tidak ada progres sejak tiga tahun lalu," ujarnya. 

Editor : Anindita Trinoviana

Halaman : 1 2 3

Follow Berita iNewsSumsel di Google News

Bagikan Artikel: