Kejagung Tangkap Buron Terpidana Kasus Pajak Sawit di Sumsel

PALEMBANG, iNews.id - Tim Intelijen Kejaksaan Agung menangkap buron terpidana kasus setoran pajak hasil transaksi tandan buah segar kelapa sawit yang merugikan keuangan negara senilai Rp1,157 miliar di Sumsel. Buron IS (49 tahun) adalah penanggung jawab operasional di perusahaan distributor kepala sawit PT AM.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Mohd Radyan mengatakan, IS ditangkap saat bersembunyi di sebuah lahan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Cinta Manis Baru, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (18/1/2023) sekitar pukul 16.25 WIB.

Pelaku Pembacokan di Klub Malam Palembang karena Cemburu Terancam 9 Tahun Penjara

"Penangkapan IS itu hasil kerja keras tim intelijen yang terus melakukan pengembangan setiap informasi keberadaan yang bersangkutan," ujarnya, Jumat (20/1/2023).

Dalam perjalanannya, IS menjabat sebagai penanggung jawab operasional PT AM dan mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan dalam menjalankan usaha bisnis perusahaan. PT AM berkedudukan di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang didirikan berdasarkan akta notaris Nomor 2 tertanggal 5 November 2007.

Tarif Air PDAM Tirta Musi Palembang Naik 15 Persen Mulai Maret

Perusahaan itu beberapa kali mengalami perubahan direksi dan pemegang saham, terakhir berdasarkan Keputusan RUPS dicatatkan dengan Nomor 108 tanggal 31 Oktober 2014.

Dalam keputusan RUPS itu menetapkan pria berinisial BH selaku Komisaris sebagai wajib pajak dengan NPWP 02.760.557.3-307.000 yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat Nomor : PEM-00247/WPJ.03/KP.0103/2015 tanggal 12 Juni 2015.

DPO Perampokan Uang Setengah Miliar Ditangkap Jelang Pernikahan di Palembang

Dengan demikian termasuk kriteria wajib pajak perdagangan besar yang diberikan kewajiban untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan barang/jasa kena pajak yang dilakukan PT AM.

"Tapi terungkap faktanya, IS tak membayarkan pajak transaksi TBS dari pengepul ke perusahaan pembeli TBS yang dikelolanya. Melainkan dengan kewenangannya IS memerintahkan stafnya menerbitkan faktur pajak PPN 10 persen. Faktur pajak itulah sebagai dasar pajak keluar PT AM yang seharusnya disetorkan ke kas negara, namun tidak dilakukan IS,” katanya.

Editor: Berli Zulkanedi