Alex Nurdin Sebut Semua Saksi Kasus Jual Beli Gas Buang Badan

PDAM Palembang Stop Air Bersih 60.000 Pelanggan, Ini Pemicunya

Hanya saja, karena proyek kawasan TAA belum juga berjalan, maka Alex mengalihkan penggunaan gas tersebut untuk kebutuhan tenaga listrik industri di Jambi. Pengajuan perubahan itu alokasi gas itu sudah diajukan kepada BPMigas pada 21 Januari 2010.

"Tapi saya tidak tahu apakah BPMigas ada pengkajian terlebih dahulu usai permohonan perubahan peruntukkan penggunaan gas tersebut diajukan," katanya.

Momen Alex Noerdin Hadiri Langsung Sidang Korupsi di PN Palembang

Kemudian, PDPDE menjalin kerja sama dengan PT DKLN untuk memasok gas sampai mengalir. Keduanya membentuk perusahaan baru yakni, PDPDE Gas. Adapun nilai bagi hasilnya disepakati 15 persen untuk PDPDE dan 85 persen untuk PT DKLN.

Sementara dalam struktur kepengurusan di PDPDE sendiri, Alex bertindak sebagai Ketua Badan Pengawas. Akan tetapi, pada saat itu seluruh kewenangan untuk mengawasi BUMD diserahkannya kepada Ishak Mekki yang pada saat itu menjabat Wakil Gubernur Sumsel.

"Karena saya sebagai gubernur banyak pekerjaan lain, sehingga pengawasan seluruh BUMD kewenangannya saya berikan kepada Wakil Gubernur Sumsel," katanya.

Diketahui dugaan korupsi ini berawal dari perjanjian jual beli gas bagian negara antara KKS Pertamina Hulu Energi (PHE), Talisman dan Pacific Oil dengan Pemprov Sumsel.

Hak jual ini merupakan Participacing Interest PHE 50 persen, Talisman 25 persen, dan Pacific Oil 25 persen yang diberikan dalam rangka meningkatkan PAD Pemprov Sumsel. Namun, hasil tersebut tidak dinikmati Pemprov Sumsel melainkan perusahaan swasta yakni PT DKLN yang menerima keuntungan dalam jumlah besar yakni sekitar 30.194.452.79 Dollar AS.

Kurun waktu 2010-2019, PDPDE Sumsel selaku wakil Pemprov Sumsel hanya menerima total pendapatan kurang lebih Rp38 miliar dan dipotong hutang saham Rp8 miliar.

Editor: Berli Zulkanedi