Penambangan Minyak Ilegal di Sumsel Akan Ditindak Tegas, Wagub: Merusak Lingkungan

PALEMBANG, iNews.id - Penambangan minyak ilegal atau ilegal drilling di Sumatera Selatan (Sumsel) akan ditindak tegas. Pemprov Sumsel bersama TNI dan Polri telah sepakat akan menindak aktivitas penambangan yang sudah lama terjadi ini.

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, telah tercapai kesepakatan antara Pemprov Sumsel dengan TNI dan Polri untuk menindak aktivitas penambangan minyak ilegal ini. "Kami sudah sama-sama bersepakat akan menindak tegas," katanya usai Focus Discussion Group (FGD) ke-5 bertema Ilegal Drilling Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mapolda Sumsel, Senin (12/9/2022).

Bikin Terenyuh, Ibu Albar Mahdi Ingin Peluk 2 Santri yang Menganiaya Anaknya hingga Tewas

Wagub mengatakan kesepakatan bersama ini untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri ESDM Nomor 175.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Tim Koordinasi Penanganan Aktivitas Pengeboran Liar Sumur Minyak Bumi oleh Masyarakat di Provinsi Jambi dan Sumsel.

Penambangan minyak ilegal ini menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak buruk bagi lingkungan dan keselamatan jiwa manusia."Kami berharap seluruh pihak terlibat secara langsung untuk mengatasi persoalan illegal drilling ini sesuai dengan SK menteri yang sudah ada," katanya.

Peringatan Dini BMKG: Sejumlah Daerah di Sumsel Diprediksi Hujan

Menurut mantan Bupati Ogan Ilir dua periode ini, sumber daya alam yang berlimpah di Sumsel wajib dijaga dan dikelola dengan baik dan bijak. Sumur minyak tua yang berjumlah ribuan di Sumsel kini dikelola sejumlah masyarakat secara ilegal setelah tidak lagi dikelola Pertamina karena pemasukan yang didapat sudah tidak berimbang dengan pengeluaran atau dinilai tidak ekonomis.

Namun, sumur minyak tua ini sebenarnya masih menghasilkan minyak mentah setiap harinya sehingga diambil alih masyarakat secara ilegal. Persoalan pun muncul ketika kegiatan penambangan yang dilakukan asal-asalan itu mengakibatkan kerusakan lingkungan, bahkan korban jiwa karena terjadi bencana kebakaran hingga ledakan, seperti yang terjadi pada Oktober 2021 di Kabupaten Musi Banyuasin.

2 Terdakwa Korupsi Asal OKI Divonis Bebas, Hakim Perintahkan JPU Kembalikan Uang Rp317 Juta

Kapolda Sumsel Toni Hermanto mengatakan, FGD kali ini membahas soal rencana penerbitan Peraturan Menteri ESDM terkait legalitas pengelolaan dan produksi minyak bumi di sumur tradisional oleh masyarakat.

Editor: Berli Zulkanedi