KPK Setor Uang Pengganti Rp1,1 Miliar dari Koruptor Asal Muara Enim ke Negara

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang pengganti sebesar Rp1,1 miliar ke kas negara dari terpidana mantan Plt Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Kabupaten Muara Enim, Ramlan Suryadi. Mantan pejabat di Muara Enim akhirnya dapat melunasi uang pengganti setelah mengangsur sebanyak lima kali.

Ramlan Suryadi merupakan terpidana perkara suap terkait pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR serta pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019. Eksekusi tersebut dilakukan sesuai dengan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palembang Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg.

Baca Juga

Mirip Seleksi CPNS, PPDB SMA Unggulan di Sumsel Pakai Sistem CAT

"Jaksa eksekusi Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara uang pengganti dari terpidana Ramlan Suryadi sejumlah Rp1,1 miliar berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Palembang," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (7/3/2022).

Sekadar informasi, Ramlan Suryadi divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan mantan Bupati Muara Enim, Ahmad Yani. Ramlan dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan.

Baca Juga

Kasus Mafia Tanah di BPN Palembang, Kedua Tersangka Tidak Pernah Proses Pengajuan Warga

Tak hanya itu, Ramlan Suryadi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1.102.000.000 subsider satu tahun penjara. Ramlan telah melunasi pembayaran uang pengganti tersebut dengan cara mencicil sebanyak lima kali. "Terpidana melakukan pembayaran uang pengganti dengan cara mengangsur sebanyak 5 kali," kata Ali.

Baca Juga

Bahasa Daerah di Sumsel Terancam Punah Ditinggalkan Warganya

Lebih lanjut, Ali menambahkan bahwa KPK bakal terus melakukan penagihan denda serta uang pengganti terhadap para terpidana kasus korupsi (koruptor). Hal itu dilakukan untuk memulihkan kerugian keuangan negara akibat peristiwa tindak pidana korupsi.

"Tim jaksa eksekusi berikutnya masih akan tetap dan terus melakukan penagihan pembayaran uang denda dan uang pengganti dari para terpidana korupsi sehingga tujuan dari asset recovery hasil korupsi dan efek jera dapat tercapai," katanya.