Didatangi Puluhan Kades, Ketua DPRD Ungkap Pemkab PALI Terlilit Utang

PALI, iNews.id- Puluhan kepala desa mendatangi Kantor DPRD Kabupaten PALI, Selasa (16/2/2020) untuk memperjuangkan tunjangan yang tak kunjung dibayar. Sejak Juli tahun lalu kepala desa dan perangkat tidak menerima tunjangan. 

Namun bukannya kabar gembira yang diterima, Ketua DPRD PAI Asri AG malah membeberkan bahwa Pemkab PALI memiliki banyak utang. Menurut Asri, utang pemkab atau disebut juga tunda bayar bukan hanya kepada Kades dan perangkatnya, namun juga dialami sektor lainnya.

Baca Juga

Peringatan Dini BMKG,  Sumsel Waspada Cuaca Ekstrem Sepekan Kedepan

"Perlu disampaikan di sini bahwa utang Pemkab PALI sebesar Rp 216 miliar lebih. Nilai itu termasuk untuk desa sebesar Rp35 miliar yang seharusnya sudah  disalurkan tahun 2020 lalu," ujarnya. 

Diungkapkan Asri, bahwa tunda bayar itu belum termasuk utang kepada Bank Sumsel Babel sebesar Rp22 miliar dan pihak SMI sebesar Rp180 miliar. 

Baca Juga

Sumsel Target 10 Besar PON Papua, Herman Deru Janjikan Bonus Berlimpah

"Ini faktanya, kami bukan menyampaikan informasi tanpa data. Memang utang kepada Bank Sumsel dan pihak SMI tidak serta merta langsung besar seperti itu tapi akumulatif sejak tahun 2018, 2019 dan 2020. Kalau kita biarkan maka PALI akan hancur," kata Ketua DPRD PALI. 

Baca Juga

Panggil Sayang ke Penjual Kopi, Oknum LSM Paruh Baya Tewas Bersimbah Darah  

Bahkan yang lebih miris lagi dikemukakan, Asri bahwa tunggakan BPJS belum dibayarkan selama satu tahun sebesar Rp 36 miliar.

"Anggaran untuk BPJS tahun 2020 telah disetujui DPRD yang diajukan pemerintah sebesar Rp 36 miliar rupanya belum dibayarkan. Padahal itu untuk membayar biaya pengobatan masyarakat miskin. Dan informasinya, apabila bulan Maret 2021 belum juga dibayarkan, berobat dengan BPJS akan disetop," katannya. 

H Asri menyampaikan bahwa DPRD bukan menentang program pemerintah tapi tetap mendukung program yang benar dan yang salah harus diperbaiki.

"Kita sama-sama ingin membangun PALI yang katanya Bruneinya Sumatera. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat termasuk Forum Komunikasi Kepala Desa PALI (FK2DP) yang harus aktif. Dan kami sarankan ke depan tata kelola keuangan  harus diubah serta harus banyak belajar dengan daerah lain agar PALI bisa lebih baik," harapnya.

Hingga berita ini diturunkan rapat belum selesai masih menunggu kehadira Kepala DPKAD dan Sekda PALI.

Editor: Berli Zulkanedi