PALEMBANG, iNews.id - Sejumlah perwakilan warga Kecamatan Jakabaring dan Tegal Binangun mendatangi Kantor DPRD Sumsel di Palembang. Warga meminta agar diberikan solusi wilayah tempat tinggalnya tetap menjadi bagian dari Kota Palembang.
Selain itu, perwakilan warga tersebut juga menuntut pemerintah daerah, terutama Provinsi Sumsel melalui DPRD Sumsel untuk menunda pemberlakuan Permendagri No 134 Tahun 2022 yang dinilai merugikan.
Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati mengatakan, konflik tapal batas dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di wilayah Tegal Binangun saat ini tengah dibahas. Menurutnya, keputusan tapal batas Palembang-Banyuasin perlu ditinjau ulang dari segi hukum karena berdampak terhadap kenyamanan administrasi warga.
"Dalam hal ini, keputusan tapal batas yang telah diterbitkan oleh Kemendagri harus dibatalkan secara hukum karena tidak mempertimbangkan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kenyamanan dan kebutuhan administrasi warga," ujarnya, Jumat (9/6/2023).
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait