UMP Sumsel Tahun 2022 Tidak Naik, Tetap Rp3,14 Juta

PALEMBANG, iNews.id - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2022 direkomendasikan tetap senilai Rp3,14 juta atau tidak ada perubahan dibandingkan tahun 2021 ini.

Kepala Disnakertrans Sumsel Koimudin di Palembang, Selasa mengatakan, hal tersebut dikarenakan dalam penyusunan besaran nilai UMP tahun ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 sebagai turunannya.

Baca Juga

Palembang Revisi Target Vaksinasi, Ada Apa?

Dimana dalam pasal 191 a, mengamanatkan upah minimum yang ada saat ini dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian (adjusting) nilai upah minimum pada tahun-tahun berikutnya.

“Belum final hasil penyesuaian UMP bersama tersebut akan diusulkan ke gubernur sebagai bahan pertimbangan. Maka keputusan masih menunggu penetapan gubernur paling lambat 21 November mendatang,” kata dia.

Baca Juga

Perampok Sadis yang Memperkosa Istri Petani Tertangkap, Perawakannya Kecil dan Kurus

Menurutnya, setelah adanya UU Cipta kerja, upah minimum tidak lagi memakai kebutuhan hidup layak (KHL) seperti sebelumnya melainkan menyesuaikan pada kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan. “Terutama terkait daya beli, median upah dan tingkat penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

Lalu besaran UMP tersebut nantinya akan digunakan untuk 11 kabupaten dan kota. Sementara enam daerah lain seperti Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas dan OKU Timur bakal menetapkan UMK sendiri.

Baca Juga

Palembang Diserang Penyakit Aneh, 79 Sapi Mati Mendadak Kerugian Capai Ratusan Juta

Sementara Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel Sumarjono Saragih mengatakan, pihaknya tidak memandang positif terkait besaran nilai upah tersebut karena menganggap perhitungan tersebut sudah sesuai dengan regulasi yang ada. “Apindo taat regulasi, di mana penghitungannya sudah sesuai formula, sehingga tidak ada kenaikan,” ujarnya.

Baca Juga

100 Janda di Palembang Dapat Pelatihan, Belajar Pemasaran Pempek hingga Kue Basah

Kendati demikian berdasarkan informasi yang dihimpun, besaran nilai UMP tersebut mendapat penolakan dari unsur pekerja dalam rapat dewan pengupahan yang berlangsung Senin (15/11) itu ditandai serikat pekerja tidak menandantangani berita acara rapat.

Alasannya mereka menganggap upah minimum seharusnya dihitung berdasarkan atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Unsur pekerja juga menolak penggunaan formula PP nomor 36 tersebut lantaran dinilai tidak mencerminkan kondisi buruh yang sebenarnya. Melainkan data yang didapat itu berdasarkan survei penduduk secara umum, bukan khusus untuk pekerja.

Editor: Berli Zulkanedi