Sanksi Prokes Diterapkan, Warga Palembang Tak Pakai Masker Didenda Rp500.000

Antara ยท Kamis, 17 September 2020 - 14:50 WIB
Sanksi Prokes Diterapkan, Warga Palembang Tak Pakai Masker Didenda Rp500.000
Warga Palembang, Sumsel wajib mengenakan masker (Antara)

PALEMBANG, iNews.id - Masyarakat di Sumatera Selatan (Sumsel) diingatkan untuk disiplin memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Jika tidak, warga bisa didenda Rp500.000 karena tak pakai masker

"Pergub yang mengatur sanksi bagi masyarakat melanggar protokol kesehatan telah diberlakukan pada pertengahan September ini, melalui aturan ini diharapkan efektif mendisiplinkan masyarakat ketika beraktivitas di luar rumah," kata Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya di Palembang, Kamis (17/9/2020).

Mawardi menambahkan, untuk mendisiplinkan masyarakat, pihaknya telah melakukan sosialisasi seperti memasang baliho dan spanduk imbauan kepada masyarakat. Ini dilakukan sebelum memberlakukan sanksi.

"Protokol kesehatan perlu diterapkan masyarakat secara disiplin di era normal baru sekarang ini karena virus Covid-19 belum hilang, sementara pembatasan sosial dan bekerja dari rumah mulai dilonggarkan, katanya.

Dia menjelaskan kondisi normal baru diharapkan bisa dijaga bersama sehingga tidak terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 yang luar biasa.

Semua pihak dan lapisan masyarakat untuk tetap mewaspadai Covid-19 sehingga kasus penyebarannya dapat ditekan seminimal mungkin, kata Wagub.

Peraturan Wali Kota Palembang (Perwali) Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) telah diberlakukan. Sebelum diterapkan, perwali ini telah disosialisasikan selama sepekan terakhir.

Kabid Penegakan Undang-Undang Satpol PP Palembang Budi Norma menambahkan, pada hari pertama pemberlakuan sanksi protokol kesehatan itu para pelanggar diberikan berbagai hukuman.

"Untuk orang tua (manula) diberi sanksi teguran tertulis, untuk remaja dan dewasa ada yang bayar denda Rp100.000 sampai Rp500.000, serta ada juga yang menyapu jalan atau kerja sosial," kata Budi.

Sanksi memang diputuskan oleh hakim, tetapi jenis sanksinya dapat dipilih sendiri oleh para pelanggar sesuai kesanggupan.


Editor : Nur Ichsan Yuniarto