Pandemi Covid-19 Berkepanjangan Berpotensi Turunkan Kualitas Pendidikan

JAKARTA, iNews.id - Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) dan juga Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Arif Satria mengatakan pandemi Covid-19 berkepanjangan berpotensi menurunkan kualitas pembangunan manusia dan pendidikan di Indonesia. Diperlukan langkah mitigasi dan upaya khusus memastikan pendidikan berada dalam performa unggul. 

"Bahkan bisa mengakibatkan generation los’, sehingga diperlukan langkah mitigasi, dan upaya khusus untuk memastikan pembangunan manusia dan pendidikan berada dalam performa unggul dan utama," kata Arif Satria di Konferensi Forum Rektor Indonesia, Konvensi Kampus XXVII dan Temu Tahunan XXIII, Selasa (27/7/2021).

Baca Juga

Sejumlah Peternak di Palembang Gulung Tikar akibat Pandemi Covid-19

Untuk itu, sambung dia, dalam konteks pendidikan tinggi, Forum Rektor Indonesia mengharapkan pemerintah dapat membantu mahasiswa dan dosen dalam menjalankan proses pendidikan.

"Dengan memperluas akses dan jangkauan kartu Indonesia pintar (KIP), meningkatkan bantuan UKT/SPP bagi mahasiswa, menambah bantuan kuota internet bagi mahasiswa dan dosen, serta membantu perguruan tinggi swasta (PTS) dengan mengupayakan model pendanaan alternatif sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap dunia pendidikan tinggi," tuturnya.

Baca Juga

Palembang Terapkan PPKM Level 4, WFH 75 Persen UKM Buka 24 Jam

Di tengah pandemi ini, lanjut dia, Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) juga akan dijalankan secara bersama-sama. Oleh karena itu, FRI memandang setidaknya ada lima hal penting yang perlu dilakukan pemerintah agar MBKM ini berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.

Baca Juga

Sah, DPRD Sumsel Sepakati Usulan Pembentukan Kabupaten Kikim Area

"Pertama, kebijakan MBKM harus diikuti juga dengan otonomi kampus yang lebih besar. Tidak hanya mahasiswanya yang merdeka, tetapi juga kampus dan dosen harus merdeka," katanya.

Lalu kedua, MBKM memerlukan kerangka regulasi komprehensif, baik itu regulasi pendukung maupun deregulasi aturan penghambat seperti: sistem akreditasi PT, UU Dosen dan Guru, regulasi terkait tugas belajar dan izin belajar, termasuk perubahan statuta.

Baca Juga

Mengenal Akidi Tio, Sosok Dermawan yang Sumbang Rp2 Triliun untuk Perangi Covid-19 di Sumsel

"Ketiga, penguatan kompetensi mahasiswa perlu diperkaya dengan ‘pendidikan karakter dan kebudayaan’ sebagai manusia Indonesia yang sadar akan kewajiban kepada negara, bangsa dan agamanya. Kegiatan MBKM juga perlu dipadupadankan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang berorientasi pada pengembangan karakter dan ideologi bangsa," katanya.

Keempat, pemerintah perlu menjembatani hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia industri, karena tidak semua perguruan tinggi memiliki akses yang memadai ke industri, terutama di kawasan 3T.

"Kelima, pemerintah perlu memperluas akses beasiswa pendidikan jenjang S3 dalam negeri kepada para dosen yang berasal dari perguruan tinggi di kawasan 3T dan perguruan tinggi swasta. Perluasan beasiswa pendidikan dalam negeri ini pada satu sisi dapat memperkuat SDM di perguruan tinggi asal, disisi lain juga akan menambah jumlah riset yang dihasilkan di perguruan tinggi dalam negeri yang tujuan," ucapnya.

Editor: Berli Zulkanedi