Mantan Kapolres OKU Timur Dicopot, Diduga Terima Fee Rp2 Miliar

PALEMBANG, iNews.id - Mantan Kapolres Ogan Komering Ulu (OKU) Timur AKBP DLZ diduga menerima fee Rp2 miliar. Fee itu diduga diberikan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan (Sumsel).

Hal ini diketahui dari Mantan Kepala Dinas PUPR Muba Herman Mayori. Dia bernyanyi dalam sidang kasus pemberian suap Bupati Muba, Kamis (20/1/2022) dalam persidangan itu ia menyeret institusi kepolisian. Herman menyebut Polda Sumsel menerima uang Rp2 miliar dan Polres Muba Rp20 juta dari pengamanan proyek di bumi Serasan Sekate. 

Baca Juga

Mantan Kapolres OKU Timur Ditahan, Diduga Terlibat Kasus Suap Bupati Muba

Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan, jika kasus ini sudah dalam penanganan tim khusus dari Mabes Polri. Toni menilai pihaknya tak bisa berkomentar banyak lantaran kasus ini tengah diselidiki Divisi Propam Mabes Polri.

"Perkara ini bukan kita menangani, tapi mabes Divpropam Mabes Polri. Silakan tanya ke sana," kata Toni Harmanto saat dimintai keterangan oleh awak media, Minggu (23/1/2022).

Baca Juga

Ratusan Hektare Sawah di OKU Timur Diterjang Banjir, Petani Terancam Rugi Besar

Diketahui bahwa beberapa waktu lalu, Kapolres OKU Timur AKBP Dalizon dicopot dari jabatannya sebagai kepala kepolisian. Toni enggan menyebutkan jika pencopotan itu dilakukan karena Tim internal Polri tengah menyelidiki kasus ini. Toni hanya menyebutkan secara tersirat jika kasus ini mungkin berhubungan. 

"Kalau saya mengatakan, mungkin ada ke arah sana (AKBP Dalizon)," jelasnya.

Baca Juga

Kapolres OKU Timur Dicopot, Kasusnya Ditangani Langsung Propam Mabes Polri

Sedangkan AKBP Delizon dimutasi oleh Irjen Pol Toni Harmanto Desember 2021 lalu lantaran akan menjalani pemeriksaan. Kasus yang menyeret Dalizon diduga terjadi tahun 2020 lalu saat yang bersangkutan bertugas di Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel.

"Tapi intinya persoalan ini sudah ditangani disana (Mabes Polri). Termasuk indikasi keterlibatan dari oknum yang disebut itu silahkan dikonfirmasikan langsung ke sana ya (Mabes Polri)," kata dia.

Baca Juga

Polda Sumsel Ungkap 52 Kasus Narkoba, Tak Satu pun dari OKU Timur

Dalam sidang sebelumnya yang berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus Sumatra Selatan (Sumsel) kontraktor pemberi suap kepada Bupati Muba bernama Suhandy diketahui telah menerima proyek di Dinas PUPR Muba sejak 2019. Ketika itu, proyek yang ada bermasalah dan masuk dalam pengawasan Polda Sumsel. 

Untuk mengatasi persoalan yang ada, Herman Mayori menyebut, diambilkan solusi pemberian fee kepada Polda Sumsel dan Polres Muba. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi proyek yang dikerjakan Suhandi bermasalah.

Baca Juga

OKU Timur Gempar, Pasangan Suami Istri Hilang Misterius di Sungai Mancak

"Di tahun 2020 ada Rp2 miliar dari Suhandy, ada pemintaan dari Polda terkait menyelesaikan permasalahan pengamanan Dinas PUPR. Uangnya diberikan ke Eddy Umari (Kabid Jembatan PUPR), diserahkan ke Irfan, lalu diserahkan ke orang suruhan," pungkasnya.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto