Kasus Lahan Kuburan, JPU Tuntut Johan Anuar 8 Tahun dan Cabut Hak Politik
Kamis, 15 April 2021 - 17:35:00 WIB
Dede Febriansyah
PALEMBANG, iNews.id - Wakil Bupati OKU nonaktif Johan Anuar dituntut delapan tahun penjara dan denda Rp200 juta susider 6 bulan kurungan. JPU KPK juga menuntut Johan membayar uang pengganti kepada negara Rp3,2 miliar.
Dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Baca Juga
Tukang Ojek di Palembang Ditangkap karena Kantongi Pistol dan 4 Amunisi
"Apabila tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun," ujar JPU KPK, Rihki Benindo Maghaz saat membacakan tuntutan pada sidang PN Palembang, Kamis (15/4/2021).
Editor: Berli Zulkanedi
Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Artikel Terkait
Sumsel
5 tahun lalu
13 Bulan, Bansos Tunai 5 Daerah di Sumsel Capai Rp251 Miliar
Sumsel
5 tahun lalu
Jelang Kemarau, Sumsel Siapkan Helikopter Waterbombing dan Hujan Buatan
Sumsel
5 tahun lalu
Praktisi Hukum Dukung Polisi Bersihkan Sumsel dari Kampung Narkoba
News
5 tahun lalu
Terdakwa Korupsi Lahan Kuburan Johan Anuar Dilantik sebagai Wakil Bupati OKU
Sumsel
5 tahun lalu
Jelang Pelantikan, Kuasa Hukum Johan Anuar Sayangkan Keterlambatan Surat Pemberitahuan
Aceh
14 hari lalu
Sempat Viral, Ternyata Ini yang Memicu Emosi Wabup Pidie Jaya Meledak hingga Pukul Meja
Berita Terkini
Sumsel
3 hari lalu
Hujan Deras di Musi Rawas, 2 Desa Terendam Banjir
Sumsel
8 hari lalu
Viral Video Perpeloncoan Mahasiswa Baru Cium Kening, UNSRI Bekukan Himateta
Sumsel
8 hari lalu
Serahkan Diri, Begini Tampang Guru BK di Lubuklinggau yang Paksa Siswi SMP Onani
Sumsel
13 hari lalu
Klarifikasi LHKPN Wali Kota Prabumulih Arlan, KPK: Tak Harus Tatap Muka tapi Bisa Daring
Sumsel
14 hari lalu
Usai Diperiksa Kemendagri, Wali Kota Prabumulih Bantah Copot Kepala SMP Negeri 1
Sumsel
14 hari lalu
Kemendagri Temukan Pelanggaran Mutasi Kepsek, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi