Kas Daerah PALI Kosong, Kontraktor Teriak Dewan Tanya Uang Jalan
Senin, 21 Desember 2020 - 19:30:00 WIB
Bisrun Silvana
PALI, iNews.id - Kondisi keuangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali mengalami kesulitan di akhir tahun 2020. Kas Daerah (Kasda) disebutkan kosong, dan tagihan rekanan (pihak ketiga) pun terancam tunda bayar.
Keadaan ini, kembali mengulang seperti pada akhir tahun-tahun sebelumnya, dan tahun ini kembali terjadi di tengah pandemi.
Baca Juga
Mantan Perawat Cantik Ini Simpan Sabu dalam Sajadah
Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten PALI, Aidil Zikri mengatakan, hal ini terjadi sebagai dampak belum ditransfernya Dana Bagi Hasil (DBH) PALI dari pusat, dan refocussing anggaran untuk Covid-19.
Editor: Berli Zulkanedi
Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Artikel Terkait
Sumsel
5 tahun lalu
Surplus Listrik, Pembangkit di Sumsel Terangi Lampung dan Jambi
Sumsel
5 tahun lalu
Pilkada PALI Menghangat, Mulai Muncul Tudingan Dugaan Politik Uang
Sumsel
5 tahun lalu
Maju di Pilkada PALI, Pasangan Devi-Darmadi Mundur dari Kursi DPRD
Sumsel
3 bulan lalu
Terungkap Pengantin Wanita di PALI Viral Minta Cerai usai Ijab Kabul Korban Pelecehan Seksual
Sumsel
1 tahun lalu
Lubuklinggau Gempar, Kontraktor Tewas Ditusuk OTK saat Bonceng Anak di Motor
Jatim
2 tahun lalu
Hendak Rapat dengan Bupati, Kepala BKAD Malang Meninggal di Kursi Ruang Kerja
Berita Terkini
Sumsel
5 hari lalu
Viral Video Perpeloncoan Mahasiswa Baru Cium Kening, UNSRI Bekukan Himateta
Sumsel
5 hari lalu
Serahkan Diri, Begini Tampang Guru BK di Lubuklinggau yang Paksa Siswi SMP Onani
Sumsel
10 hari lalu
Klarifikasi LHKPN Wali Kota Prabumulih Arlan, KPK: Tak Harus Tatap Muka tapi Bisa Daring
Sumsel
11 hari lalu
Usai Diperiksa Kemendagri, Wali Kota Prabumulih Bantah Copot Kepala SMP Negeri 1
Sumsel
11 hari lalu
Kemendagri Temukan Pelanggaran Mutasi Kepsek, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Sumsel
11 hari lalu
Wali Kota Prabumulih dan Kepsek SMPN 1 Diperiksa Kemendagri terkait Isu Pencopotan