Kas Daerah PALI Kosong, Kontraktor Teriak Dewan Tanya Uang Jalan

PALI, iNews.id  - Kondisi keuangan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali mengalami kesulitan di akhir tahun 2020. Kas Daerah (Kasda) disebutkan kosong, dan tagihan rekanan (pihak ketiga) pun terancam tunda bayar.

Keadaan ini, kembali mengulang seperti pada akhir tahun-tahun sebelumnya, dan tahun ini kembali terjadi di tengah pandemi.

Baca Juga

Mantan Perawat Cantik Ini Simpan Sabu dalam Sajadah

Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten PALI, Aidil Zikri mengatakan, hal ini terjadi sebagai dampak belum ditransfernya Dana Bagi Hasil (DBH) PALI dari pusat, dan refocussing anggaran untuk Covid-19.

Baca Juga

Warga Palembang Berkerumun Malam Tahun Baru, Siap-Siap Dibubarkan 

"Hingga hari ini kita belum mengetahui kapan pusat akan mentransfer DBH, oleh karenanya tagihan pihak ketiga dengan nilai sekitar Rp100 miliar kemungkinan menjadi tunda bayar," ujar Aidil, di kantornya, Senin (21/12/2020).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa saat ini yang tersedia hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Gubernur (Bangub). Sehingga hanya tagihan anggaran tersebut yang mereka bayarkan.

Baca Juga

Cegah Penyebaran Covid-19, Jembatan Ampera Dibuka saat Malam Tahun Baru 

"Berkas yang masuk sudah banyak, termasuk belanja rutin Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) namun belum tahu kapan bisa dicairkan," katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD PALI, Asri mengaku dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait, yakni BPKAD, Sekda dan Bappeda untuk meminta klarifikasi terkait hal itu.

Baca Juga

Usai Outbound di Bogor 2 Pejabat Lahat Dimakamkan dengan Prokes, Satgas: Tertular Bisa di Mana Saja

"Bukan hanya tagihan pihak ketiga yang belum dibayar, dana perjalanan dinas DPRD pun belum jelas ketersediaannya. Kita akan memanggil pihak terkait," katanya, Senin (21/12/2020).

Terpisah, salah seorang kontraktor yang menjadi rekanan Pemkab PALI, Andi mengaku sangat kecewa atas kosongnya Kasda PALI saat ini. Pekerjaan yang sudah dikerjakannya pun kini tak bisa dibayarkan.

"Pekerjaan kami dengan anggaran yang bersumber dari APBD PALI 2020 hingga kini belum dibayar oleh Pemkab, hal ini tentu merugikan kami, sebab sebagai pemodal kecil kami perlu untuk menjalankan roda usaha," katanya. 

Akibatnya, pekerjaan di OPD PALI yang bersumber dari APBDP 2020 pun, tak bisa mereka kerjakan. "Kami ini mencari makan, bukan nyari kaya. Jika Kasda kosong ini terus berlarut, tentu saja sangat merugikan kami. Namun meskipun Kasda dinyatakan kosong kontrak baru untuk pengerjaan proyek akhir tahun ini malah bermunculan, yang sudah selesai dikerjakan saja belum di bayar, kenapa ini ada pengerjaan baru lagi," ucapnya. 

Editor: Berli Zulkanedi