Sehingga menurutnya kasus-kasus korupsi terjadi karena adanya sistem tersebut. “Untuk menjadi bupati/wali kota sekian besar. Untuk jadi gubernur sekian. Yang resmi saja untuk saksi, untuk kampanye, untuk alat peraga, untuk membangun jaringan, untuk promosi itu biayanya tinggi sekali. Apalagi ada yang non teknis, untuk mendapatkan partai dan lain-lain. Kalau dihitung dengan pendapatan gaji tunjangan dan lain-lain tidak pernah bisa menutupi. Sehingga akhirnya terjadi moral hazard karena sistem, by system,” katanya.
Tito pun mengajak semua pihak untuk memikirkan bagaimana agar dalam hal pilkada tidak perlu biaya politik yang tinggi.
“Ini yang membuat kami dulu kalau mau tangkap kepala daerah gampang sekali waktu jadi kapolri. Tapi ada persoalan. Persoalannya adalah teman-teman kepala daerah ini banyak juga yang harus mengembalikan biaya politiknya pada saat pilkada yang harus kita carikan solusi,” ucapnya.
Editor : Berli Zulkanedi
Follow Berita iNewsSumsel di Google News
