Caranya, sambung Jerry, harus dimobilisasi, harus mengatur dan membentuk ekosistem yang baik, membantu regulasi yang baik, karenanya kita sering lakukan rapat atau meeting dengan banyak stakeholder.
Mengenai alasan perlunya diatur, Jerry menyebutkan, nilai perdagangan yang fantastis menjadi sebab kenapa crypto aset perlu ada payung hukum untuk melindungi semua pihak. "Bagaimana ini dimajukan melalui sosialisasi, karena banyak yang belum tahu 100 persen potensi dari kripto ini," katanya.
Kalau mau melihat, kata Jerry, transaksi jual beli aset kripto di tahun 2020 lalu hampir mencapai Rp65 triliun, atau tepatnya Rp64,9 triliun.
"Semua datanya ada pada kita di kementerian perdagangan, bahkan di tahun 2021 dari bulan Januari sampai Desember itu meningkat menjadi Rp659,4 triliun," katanya.
Untuk itu, lanjut Jerry, bisa dibayangkan, dari Rp64 triliun lebih menjadi Rp659 triliun di tahun berikutnya adalah hal yang luar biasa, dan ini semua harus ada yang mengatur transaksinya.
Kepada konsumen, Jerry berpesan agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih aset kripto. "Ada sekitar 19 ribu token yang ada, dan di Indonesia hanya 229 token saja yang diakui, kita punya daftarnya," kata Jerry.
Jerry juga menegaskan, bahwa kripto bukan seperti robot trading, binomo yang ilegal. "Kripto ini ada regulasinya, supaya masyarakat kita mendapatkan sosialisasi yang baik," tambahnya
Masih sedikit token yang diakui di Indonesia, dan ini sebagai bentuk kewaspadaan pemerintah atas adanya transaksi komoditas bernama aset kripto ini. "Artinya semua kita seleksi, validasi dan kita hanya mengakui yang sudah mendaftar saja," ucapnya.
Bagi yang mau membuat aset kripto, Jerry mengingatkan untuk sesuai mengikuti aturan yang ada, harus mendaftarkan produknya ke kementrian perdagangan. "Kalau mau jual aset kripto di Indonesia harus daftar dulu, berdasarkan peraturan Bappebti no 7 tahun 2020," ujarnya.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait