Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar itu memahami soal kekhawatiran masyarakat soal adanya penyalahgunaan kewenangan apabila unsur TNI-Polri akan mengisi jabatan ini. Untuk itu, ia meminta pemerintah mendengarkan aspirasi tersebut.
"Oleh karena itu saya kira walaupun secara peraturan itu tidak tidak ada larangan tapi aspirasi-aspirasi ini penting juga untuk disampaikan," ujarnya.
"Sehingga kalau pun pada akhirnya nanti beberapa daerah ditetapkan pejabat-pejabat kepala daerah berasal dari TNI-Polri ya bapak-bapak di TNI-Polri itu sadar betul bahwa bapak-bapak itu ditemptkan bukan untuk melakukan game yang dikhawatirkan tadi itu. Tapi mereka ini kan sebetulnya ditempatkan untuk menbantu," ujar dia.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait