Seharusnya, kata Anggia, Kementerian Perdagangan duduk bersama dan mencari solusi terkait permasalahan tersebut. "Senin, kami masih menemukan antrian minyak goreng (curah) di Jogja, jam 09.00 WIB sampai jam 14.00 WIB, dan hanya mendapatkan 3 liter minyak goreng. Di Banda Aceh dan Bandar Lampung juga sama. Memang saya cek, dan saya bener-bener minta sama tim satgas dan memang benar di sana kosong," katanya.
Pihaknya akan terus mempertanyakan ke pemerintah yang harus lebih mampu untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng curah. "Tergantung pencabutan HET (minyak goreng curah), jangan ya. Kasihan, masyarakat juga kasihan," jelasnya.
Sementara itu Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita mengatakan, Bulog sebagai BUMN tidak mendapat penugasan terhadap distribusi minyak goreng. "Teman-teman (DPR) tanya Bulog dikembalikan sebagai pemegang jaringan distribusi. Tapi kalau bicara minyak goreng, kita tidak dapat penugasan. Tapi kalau kita mendapat penugasan itu, kita pastikan siap. Kita punya jaringan distribusi se-Indonesia. Bulog kan BUMN, kalau merencanakan rugi ada permen-nya, tidak boleh merencanakan rugi. Kalau subsidi, harus jelas. Permasalahannya, minyak goreng subsidinya kan bukan untuk BUMN tapi untuk pabrikan," katanya.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait