Tegas, Mendagri Tito Karnavian Ancam Gubernur yang Perlambat APBD Kabupaten dan Kota

JAKARTA, iNews.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengancam akan mengambilalih kewenangan gubernur yang memperlambat proses evaluasi APBD kabupaten dan kota. Tito mengingatkan, gubernur memiliki peran sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga jika disalahgunakan, kewenangannya akan diambil alih pusat.

Tito mengingatkan agar pendelegasian kewenangan terkait peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dapat dijaga dan dijalankan dengan baik. Dia menegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki bukanlah hak mutlak yang diemban oleh gubernur.

Kejar PTM 100 Persen, Anak Usia 6-11 Tahun di Palembang Wajib Vaksin

"Ketika kewenangan itu disalahgunakan, maka pemerintah pusat dapat mengambil alih kewenangan itu. Selain itu, pemerintah pusat juga akan mengintervensi untuk memperbaikinya agar stabilitas roda politik di pemerintahan kabupaten/kota dapat terjaga," katanya dikutip dari siaran pers Puspen Kemendagri, Jumat (28/12/2022).

Contoh penyalahgunaan yang dimaksud adalah kesengajaan memperlambat proses evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kabupaten/kota atau mutasi hingga memakan waktu berbulan-bulan.