Polda Sumsel Tingkatkan Kamtibmas di 7 Wilayah yang Gelar Pilkada 2020

Antara ยท Selasa, 08 September 2020 - 15:23:00 WIB
Polda Sumsel Tingkatkan Kamtibmas di 7 Wilayah yang Gelar Pilkada 2020
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Supriadi (Antara)

PALEMBANG, iNews.id - Polda Sumatera Selatan (Sumsel) akan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tujuh kabupaten yang menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi mengatakan, peningkatan kamtibmas ini dilakukan di tujuh kabupaten, yakni Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, PALI, Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara.

"Ini untuk mencegah terjadinya gangguan tahapan penetapan pasangan calon, pemungutan suara hingga penetapan pemenang pilkada," kata Supriadi, Selasa (8/9/2020).

Untuk meningkatkan kamtibmas, kata dia, petugas gabungan yang terlibat dalam operasi mantap praja diperintahkan untuk melakukan deteksi dini setiap potensi konflik di tujuh kabupaten yang akan menggelar pemilihan kepala daerah.

"Untuk mendeteksi dini potensi konflik, dilakukan pengawasan ketat beberapa tempat yang dipetakan rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat," katanya.

Lebih lanjut Supriadi mengatakan, Kapolri telah mengeluarkan Telegram Nomor:307/16 Juni tentang rincian tahapan dan program yang dijadwal sebagai pedoman pengamanan pilkada serentak pada akhir tahun ini.

Perintah pertama adalah mendeteksi dini dan monitoring pasca turunnya aturan KPU Nomor:5/2020/12 Juni, kedua koordinasi aktif dengan penyelenggara pilkada dan lainnya serta menyusun rencana operasi di masing masing wilayah dengan sandi operasi mantap praja 2020.

Kemudian pelibatan pengamanan Polri sesuai dengan ketentuan yakni 2/3 personel Polri, anggota TNI dan Linmas untuk mengamankan pelaksana pilkada.

Pola pengamanan ada indikator yang dikaji pertama dimensi penyelenggara di tengah pandemi covid 19, kontestan, potensi gangguan kamtibmas.

"Serta dimensi ambang gangguan pilkada seperti potensi konflik pilkada adanya praktek politik uang (money politic), politik identitas, ujaran kebencian serta kampanye hitam dan protokol kesehatan Covid-19," kata dia.


Editor : Nur Ichsan Yuniarto