Majelis Hakim Tolak Eksepsi Bupati Muara Enim Ahmad Yani

Antara ยท Rabu, 22 Januari 2020 - 11:49 WIB
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Bupati Muara Enim Ahmad Yani
Bupati Muara Enim nonaktif terdakwa kasus suap 16 paket proyek jalan, Ahmad Yani, saat mendengarkan putusan sela, di ruang utama Pengadilan Tipikor Palembang (Antara)

PALEMBANG, iNews.id - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang menolak eksepsi dari Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani. Ahmad merupakan terdakwa penerima suap 16 paket proyek jalan.

Hakim Erma Suharti menolak eksepsi Ahmad Yani karena eksepsi yang dibacakan sudah masuk dalam pokok perkara. Penolakan tersebut disampaikan di dalam sidang lanjutan dengan agenda putusan sela di ruang utama Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa lalu (21/1/2020).

"Berdasarkan pertimbangan, majelis hakim menilai bahwa eksepsi yang telah diajukan tidak bisa menghilangkan perbuatan terdakwa Ahmad Yani dalam perkara ini dan perlu dibuktikan dalam persidangan selanjutnya," kata Erma Suharti saat persidangan.

Majelis hakim menilai dakwaan terhadap Ahmad Yani sesuai pasal 143 ayat 2 huruf a dan huruf b KUHP, sehingga surat dakwaan sudah jelas dan lengkap.

Hakim juga berpendapat bahwa proses hukum selanjutnya terhadap terdakwa Ahmad Yani tetap diteruskan dan meminta jaksa penuntut umum (JPU) agar menghadirkan saksi-saksi pada sidang selanjutnya dalam perkara Ahmad Yani selaku Bupati, penerima suap dari terdakwa Robbi Okta Fahlevi.

Sementara itu, penasihat hukum Ahmad Yani dari Kantor Hukum Maqdir Ismail, Rujito mengatakan, pihaknya akan mempelajari putusan sela meskipun majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk banding ke pengadilan tinggi terhadap putusan sela tersebut.

"Kami sangat menghormati putusan sela dari majelis hakim walau sedikit kecewa, kami coba pelajari dulu apakah perlu untuk banding," kata Rujito usai persidangan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Roy Riyadi menyebut putusan majelis hakim yang menolak eksepsi Ahmad Yani sudah sangat tepat.

"Eksepsi yang diajukan oleh terdakwa tidak ada substansinya terhadap materi dakwaan," kata Roy.

Ahmad Yani sendiri didakwa dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.


Editor : Nur Ichsan Yuniarto