KPK Minta Pejabat hingga Pimpinan BUMD Larang Pegawai Mudik Pakai Mobil Dinas

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada para penyelenggara negara untuk tidak menggunakan fasilitas seperti mobil dinas untuk mudik lebaran. Penggunaan fasilitas dinas untuk mudik Lebaran berpotensi terjadinya benturan kepentingan.

KPK meminta kepada seluruh instansi pemerintah untuk membuat aturan tegas larangan penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi dalam rangka mudik Lebaran.

Baca Juga

Melihat Desa Quran di Palembang yang Bina 400 Yatim Piatu Penghafal Alquran

"KPK selalu mengingatkan dan mengimbau kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi," ujar Plt Juru Bicara bidang pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding melalui pesan singkatnya, Jumat (15/4/2022).

Baca Juga

Banjir Masih Rendam Sejumlah Permukiman di Talang Kelapa, Ini Pemicunya

"Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan," katanya.

KPK mengapresiasi instansi pemerintah yang telah mengeluarkan aturan tegas terkait larangan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Terlebih, untuk kepentingan mudik Lebaran nanti.

Baca Juga

35 Remaja di Palembang Terjaring Razia Pekat

"KPK mengapresiasi pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/D yang telah menerbitkan surat edaran atau aturan internal yang melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan di luar kedinasan bagi kalangan internalnya," katanya.

Editor: Berli Zulkanedi