Kejati Sumsel Periksa 4 Petinggi Kementan terkait Kasus Dugaan Korupsi di Banyuasin

PALEMBANG, iNews.id - Tim penyidik Pidsus Kejati Sumsel memeriksa empat petinggi Kementan terkait kasus dugaan korupsi optimasi lahan Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) tahun 2019. Keempatnya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas tiga tersangka sebelumnya. 

Kasi Penkum Kejati Sumsel, Moch Radyan mengatakan, keempat saksi dari Kementan tersebut yakni mantan Dirjen Tanaman Pangan Kementan Sumarjo Gatot Irianto, Kepala Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi Harmanto.

Baca Juga

Bawa Sabu dari Palembang, Pemuda OKU Timur Diringkus Polisi

Kemudian Koordinator Optimalisasi Lahan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan Foyaa Yusufa Aguino, dan Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan pada Ditjen Kementerian Pertanian Erwin Noorwibowo.

"Keempatnya dipanggil penyidik Kejati Sumsel untuk diperiksa sebagai saksi guna melengkapi berkas tiga tersangka atas nama Zainuddin, Sarjono dan Atene Kurnia," ujarnya, Rabu (25/1/2023).

Baca Juga

Penampakan 115 Kg Sabu yang Diamankan BNN Sumsel di Talang Betutu Palembang 

Sebelumnya, Penyidik Pidsus Kejati Sumsel telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi program Serasi. Ketiganya  yakni, Zainudin mantan Kepala Dinas Pertanian Banyuasin, Sarjono seorang ASN pada Dinas Pertanian Banyuasin dan Ateng Kurnia selaku konsultan perencana. 

Baca Juga

BNN Sumsel Gagalkan Penyelundupan 115 Kilogram Sabu di Palembang 

Keiga tersangka tersebut disangkakan Pasal 2 Ayat: (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayet (1) ke-1 KUHPidana: Subsidair: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Editor: Berli Zulkanedi