Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya, Kejati Periksa Muddai Madang 5 Jam

PALEMBANG, iNews.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan memeriksa secara intensif mantan Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Muddai Madang. Mantan petinggi Sriwijaya FC ini diperiksa terkait dengan keterlibatan dua tersangka dalam pembangunan masjid tersebut.

Muddai Madang dicecar berbagai pertanyaan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Sumatera Selatan, Senin (19/7/2021) terkait dengan keterlibatan tersangka Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi dalam dugaan kasus korupsi senilai Rp130 miliar itu.

Baca Juga

Terekam CCTV Masuk Rumah Warga, Pria Palembang Ini Ditembak Polisi

Plh Kasi Penindakan Hukum Kejati Sumsel Candra mengatakan pemeriksanaan terhadap Muddai Madang untuk melengkapi berkas-berkas dua tersangka.

Baca Juga

Simmental Vergon, Sapi Kurban Jokowi di Palembang dengan Bobot dan Harga Luar Biasa

"Kemarin yang bersangkutan berhalangan hadir karena sakit. Pada hari ini kami periksa intensif selama lebih kurang 5 jam," katanya, Senin (19/7/2021).

Sementara Muddai Madang saat ke luar dari ruang pemeriksaan mengaku tidak pernah mengikuti kegiatan pembahasan terkait dengan penyalahgunaan dana hibah dari APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp130 juta untuk pembangunan prototipe masjid.
"Saya tidak tahu soal penganggaran, karena itu tugas TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) saya juga tidak pernah ikut dalam pembahasan," katanya.

Baca Juga

Ini Aspirasi Ulama di Palembang terkait Idul Adha

Ia menyakini bahwa tugasnya sebagai Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya saat itu sudah sesuai dengan prosedur.

Dalam kasus tersebut, Kejati Sumsel telah menetapkan enam orang tersangka, di antaranya Ketua Umum Panitia Pembangunan Masjid Raya Sriwijaya 2015—2018 Eddy Hermanto, Ketua Panitia Divisi Lelang Syarifudin.

Selain mereka, Sekda Sumsel 2013—2018 Mukti Sulaiman, mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Sumatera Selatan Ahmad Nasuhi, serta dua kontraktor swasta bernama Yudi Arminto dan Dwi Kridayani.

Para tersangka diduga telah melanggar Pasal 2 juncto Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 KUHP dan subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 No. 20/2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Berli Zulkanedi