Ini Aspirasi Ulama di Palembang terkait Idul Adha

PALEMBANG, iNews.id - Tokoh agama di Palembang meminta pemerintah mengizinkan pelaksanaan sholat Idul Adha, 20 Juli besok. Sebelumnya, Ketua MUI Palembang Saim Marhadan juga mengajukan sedikit kelonggaran dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 

"Diharapkan bisa mempertimbangkan permintaan tersebut dengan melonggarkan aturan PPKM mikro khusus untuk melaksanakan sholat berjamaah pada Hari Raya Idul Adha karena beberapa hari terakhir terdapat informasi mulai ada tanda-tanda angka kasus positif Covid-19 bisa ditekan," kata Ustaz Irwansyah, Minggu (18/7/2021).

Baca Juga

Pura-Pura Minta Sedekah, Perempuan Palembang Ini Ajak Anak Mencuri di Toko Bangunan

Menurut dia, berdasarkan pengalaman menyelenggarakan sholat Jumat berjamaah, protokol kesehatan mampu diterapkan pengurus masjid dan syukur tidak terjadi klaster penularan Covid-19.

"Selain shalat Idul Adha, pengurus masjid juga siap menyelenggarakan penyemblihan hewan kurban dan membagikan dagingnya kepada masyarakat tanpa menimbulkan kerumunan yang dapat menjadi sarana penularan virus Corona jenis baru itu," katanya.

Baca Juga

Kebakaran Lahan Kembali Terjadi di Ogan Ilir, Polisi Lakukan Penyelidikan

Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang meminta sedikit kelonggaran agar umat dapat menegakkan sholat Idul Adha di masjid, tanah lapang, dan musala. 

Baca Juga

Perampok Bank di Pagaralam yang Beraksi Seorang Diri Ditangkap di Bengkulu, Ini Tampangnya

Ketua MUI Palembang, Saim Marhadan mengatakan permintaan tersebut merupakan aspirasi dari ulama dan masyarakat yang disampaikan kepada pihaknya dalam sepekan terakhir.

Ulama dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi ke MUI juga menyatakan siap menerapkan prokes secara ketat seperti mewajibkan setiap jemaah memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan, dan mengatur tingkat keterisian masjid maksimal 50 persen dari kapasitas.

"Edaran dari Menteri Agama juga untuk daerah yang PPKM Darurat, Kota Palembang sekarang ini menerapkan PPKM mikro diperketat dan belum menerapkan PPKM Darurat," ujar Saim.

Editor: Berli Zulkanedi