BPPD Palembang Himpun Penerimaan BPHTB Rp59 Miliar

PALEMBANG, iNews.id - Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Sumatera Selatan sejak Januari hingga pekan pertama Juni 2021 telah menghimpun penerimaan daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp59 miliar lebih. Realisasi BPHTB itu setara 18,08 persen dari target tahun ini Rp330 miliar.

Kepala BPPD Kota Palembang, Sulaiman Amin mengatakan, meskipun penerimaan dari BPHTB masih tergolong rendah, pihaknya optimistis target yang ditetapkan bisa tercapai. Untuk meningkatkan penerimaan BPHTB, pihaknya melakukan perubahan aturan nilai penetapan BPHTB untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Baca Juga

Polda Sumsel Silaturahmi dengan Tokoh Agama, Ini Tujuannya

Penetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan selama ini dikenakan bagi masyarakat yang melakukan transaksi jual beli senilai Rp100 juta kini Rp60 juta sudah dikenakan BPHTB. "Perubahan aturan nilai penetapan BPHTB itu rencananya mulai diberlakukan pada 1 Juli 2021," katanya, Jumat (11/6/2021).

Baca Juga

Cegah Karhutla dengan TMC, Puluhan Ton Garam Mulai Disemai di Langit Sumsel

Dia menjelaskan, jika ada masyarakat yang menjual properti baik tanah maupun bangunan berupa rumah dan ruko yang bersifat komersil dengan nilai transaksi minimal Rp60 juta dikenakan BPHTB.

Aturan tersebut berlaku untuk transaksi jual beli tanah dan properti yang bersifat komersil, sedangkan untuk transaksi rumah bersubsidi akan dikenakan BPHTB jika nilainya mencapai Rp100 juta.

Baca Juga

Polda Sumsel Terima Dana Hibah untuk Tambahan Kuota Rekrutmen Bintara

Pendapatan daerah dari BPHTB diperoleh dengan penghitungan lima persen dari nilai transaksi tanah dan bangunan. "Semakin besar nilai transaksi tanah dan bangunan yang dilakukan masyarakat, maka BPHTB yang disetorkan ke kas daerah semakin besar," ujar Sulaiman.

Editor: Berli Zulkanedi