2 Daerah di Sumsel Catat Angka Stunting Tinggi, Keduanya Sentra Pertanian dan Perkebunan

BANYUASIN, iNews.id - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat angka stunting anak di Sumatera Selatan (Sumsel) mencapai 24,8 persen. Terdapat dua daerah yang memiliki angka prevalensi tinggi yakni Kabupaten OKI dengan kategori merah dan Banyuasin dengan kategori kuning. 

"Angka 24,8 persen itu merupakan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota tahun 2021 lalu," ujar Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, saat menyambangi Desa Tabuan Asri, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin (11/4/2022).

Baca Juga

Diduga Provokator, Polisi Tangkap 8 Pemuda Peserta Demo di Palembang

Dijelaskan Hasto, angka tersebut masih jauh dari target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2024 yakni sebesar 14 persen. "Dan yang lebih mengkhawatirkan yakni terdapat dua daerah di Sumsel yang masuk dalam kategori merah atau memiliki angka prevalensi di atas 30 persen, salah satunya adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir 32,2 persen, sedangkan Kabupaten Banyuasin masuk ke dalam kategori kuning karena memiliki angka prevalensi 22,0 persen," katanya.

Hasto menyebutkan, tingginya angka stunting saat ini karena sebesar 36,3 persen remaja putri usia 15-19 tahun berisiko mengalami kurang energi kronik (KEK). Sementara KEK pada wanita usia subur usia 15-49 tahun sebesar 33,5 persen.

Baca Juga

BI Siapkan Rp6,4 Triliun untuk Kebutuhan Ramadan dan Lebaran di Sumsel

"Selain itu, sebesar 37,1 persen perempuan di Indonesia juga terkena anemia, salah satu indikator penyebab stunting pada anak," katanya.

Baca Juga

Pekan Pertama Puasa, Polda Sumsel Sita 12 Kilogram Sabu dan 11 Batang Ganja

Menurutnya, pemberian pendampingan kepada para calon pengantin atau calon pasangan usia subur (PUS) sangat penting dalam mencegah terjadinya kekurangan energi kronik dan anemia.

"Harapannya faktor risiko yang dapat melahirkan bayi stunting pada calon pengantin atau PUS dapat teridentifikasi dan dihilangkan sebelum menikah dan hamil,” ucap Hasto.

Program wajib pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin yang dilakukan tiga bulan sebelum menikah, juga perlu diperkuat untuk memastikan setiap calon orang tua berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil.

Pemeriksaan kesehatan, kata dia, meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas dan cek hemoglobin (Hb) dalam darah.

Di sisi lain guna menjalankan program tersebut, BKKBN telah menyebarkan Tim Pendamping Keluarga (TPK), di mana satu tim terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB. Dengan total sebanyak 200 tim atau setara dengan 600 ribu orang ke seluruh penjuru negeri.

Hasto menekankan untuk menurunkan angka prevalensi kekerdilan tidak bisa hanya memperkuat sinergitas dan kolaborasi seluruh pihak saja.

Berbagai program yang telah dirancang dengan baik, harus benar-benar diimplementasikan di lapangan dan disosialisasikan dengan gencar. "Program ini perlu disosialisasikan dan ditindaklanjuti di level lapangan," katanya.

Editor: Berli Zulkanedi