Deru memastikan, Satgas Pengawasan PBBKB ini bukan sebagai ancaman bagi dunia pelayaran laut dan sungai. Namun lebih ke arah untuk penertiban wajib pajak pada perairan/laut sehingga dapat meningkatnya PAD.
“Harus ada keseimbangan pembangunan yang dilakukan, selain keamanannya terjamin harus ada juga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Artinya ada keseimbangan bukan hanya sekedar memungut tapi juga ada imbal baliknya salah satunya servis kita berikan,” katanya.
Deru mengingatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel sebagai OPD yang berwenang segera menyiapkan pelaksanaannya di lapangan, sehingga optimalisasi PAD Provinsi Sumsel dalam hitungan satu tahun kedepan setidaknya mampu mencapai target Rp1 triliun atau setara dengan PAD yang dipungut di daratan.
Satgas langsung di Ketuai Sekda Sumsel Nasrun Umar bersama dengan jajaran Danlanud, Polairud , Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Palembang serta OPD Pemprov Sumsel serta Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait