“Sehingga tidak boleh ada gap yang demikian tinggi antara wilayah antar pemda dan antara pemda dengan pusat. Nah ini harus segera dibangun sistem itu,” katanya.
Lebih lanjut Dirjen Dukcapil Kemendagri ini mengatakan bahwa setiap kebijakan yang dibuat haruslah lebih baik. Dia mengungkapkan bahwa PNS sudah trauma terhadap perubahan kebijakan. Pasalnya ada dua kebijakan yang malah tidak membuat PNS lebih baik.
“ASN dua kali trauma dengan perubahan kebijakan publik. Pertama perubahan kebijakan publik dari ASKES ke BPJS. Itu pelayanannya menurun kualitasnya untuk para PNS. Kedua perubahan kebijakan publik dari Bapertarum ke Tapera. Sekarang kan banyak yang belum terbayar. Laporan dari teman-teman dari 2018 hingga sekarang belum ada yang terbayar Bapertarum. Ini kebijakan publik yang tidak memberikan kebijakan yang positif bagi ASN,” ujarnya.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait