“Ini jangan sampai terjadi kekosongan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim yang berdampak pada pelayanan masyarakat dan juga pembangunan strategis yang sedang berjalan,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan, Plh Nasrun Umar selama menunggu status hukum dari Bupati Muara Enim Juarsah. Selanjutnya baru ditentukan apakah menunjuk pelaksana tugas atau Plt.
Diketahui, pada 2018 lalu, Bupati Muara Enim saat itu Ahmad Yani ditangap KPK. Setelah proses hukum berjalan, Juarsah naik dari Wakil Bupati menjadi Bupati Muara Enim. Namun ternyata dalam proses pengembangan yang dilakukan KPK, kasus di Dinas PUPR ini juga menyeret Juarsah.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait