PALEMBANG, iNews.id - Komisi X DPR merekomendasikan Pemerintah Kota Palembang melakukan upaya tukar guling Benteng Kuto Besak (BKB). BKB merupakan peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam yang kini ditempati Kesdam II Sriwijaya.
Anggota Komisi X DPR Mustafa Kamal, mengatakan BKB adalah bangunan peninggalan sejarah masa Kesultanan Palembang Darussalam (1776-1803 Masehi) yang terletak di tepian Sungai Musi.
Pada tahun 2004 Benteng Kuto Besak resmi ditetapkan sebagai objek cagar budaya Indonesia KM.09/PW.007/MKP/2004 dengan nomor registrasi CB. 678.
Diketahui hak pengelolaan BKB diserahkan kepada Kementerian Pertahanan yang saat ini ditempati oleh Kodam II/Sriwijaya. Menurut dia, hal tersebut tidak lepas dari sejarah pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia (1945-1949 Masehi) BKB difungsikan sebagai benteng pertahanan oleh TNI saat menghadapi penjajahan kolonial.
“Dengan demikian pemanfaatan cagar budaya BKB untuk dinikmati publik sebagai pusat edukasi wawasan sejarah dan kewisataan menjadi terbatas,” ujarnya saat kunjungan ke Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang yang berdampingan dengan Benteng Kuto Besak, Jumat (17/2/2023).
Menurutnya, Komisi X DPR menilai upaya tukar guling aset adalah pilihan yang ideal untuk dilakukan Pemerintah Kota Palembang dengan Kementerian Pertahanan dalam hal ini Kodam II/Sriwijaya.
Dalam tukar guling ini tentunya ada kesetaraan, Pemkot Palembang menyediakan aset di lokasi strategis yang dapat menunjang aktivitas militer yang sebelumnya dilakukan TNI di dalam kawasan Benteng Kuto Besak, salah satunya diketahui adalah medis.
“Kalau pun tidak begitu (tukar guling) setidaknya ada kerja sama pengelolaan antarinstansi ini. Kepemilikannya tetap dipegang oleh TNI tapi masyarakat diberikan akses untuk menikmatinya di bawah pendampingan pemda,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Kebudayaan Palembang Agus Rizal mengatakan, rekomendasi tersebut sejalan dengan pandangan-pandangan para ahli cagar budaya, pegiat kebudayaan, dan tokoh masyarakat Palembang.
“Tapi inikan ranahnya pemimpin daerah mengambil keputusan. Sudah lama kami rekomendasikan demikian, kalau ada komitmen antarkepala pemerintahan tentu sangat baik kami sangat mendukungnya,” katanya.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait