Kondisi pendangkalan tersebut diketahui, lanjutnya, merujuk hasil pengukuran digital pada peta Sumatera – Pantai Timur Sungai Musi, Ambang Luar hingga Pulo Karto, Palembang buatan Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut, tahun 2008.
“Sejauh ini belum ada pengukuran langsung tapi, peta yang kami gunakan ini lah yang menjadi acuan dan 2008 masih relevan sampai saat ini,” katanya.
Kondisi pendangkalan ini sudah berlangsung sejak lama dan sudah pasti terjadi itu disebabkan karena sedimentasi, mengingat area tersebut merupakan pertemuan antara arus Sungai Musi dengan arus laut Selat Bangka.
“Dampaknya kapal yang ukuran drafnya (lambung) di atas 6 meter tidak bisa melintas masuk ke Palembang. Misalnya seperti kapal PT Pertamina, PT Pusri yang besar draftnya sekitar 9 meter, ini kan merugikan kita karena komoditas yang diangkut untuk kebutuhan masyarakat kita sampai terhambat,” katanya.
Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang merekomendasikan ke pemerintah untuk dilakukan tindakan pengerukan. “Rekomendasi pengerukan sudah sampai ke Direktorat Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan. Mudah-mudahan ada solusi yang mana informasi terakhir pemerintah kekurangan dana sehingga belum bisa direalisasikan,” katanya.
Editor : Berli Zulkanedi
Artikel Terkait