Transparansi Data, Herman Deru Launching Anjungan Bansos Sriwijaya

Menurut HD, pemprov berkoordinasi dengan Kementerian Sosial mengenai update data. Sehingga daerah tidak hanya menyuplai data, tapi juga ikut membenahi data dari Kemensos. Dengan harapan tidak ada sasaran penerima bantuan yang memang berhak menjadi terlewatkan.

Sedikit bercerita, HD mengatakan jika semua ini berawal dari ketidakadilan yang disuarakan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Baik itu bantuan dari pusat maupun daerah karena dalam penyalurannya masih merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lama.

Melalui aplikasi ini diharapkan juga mampu memberikan kontribusi dalam rangka menghadapi persoalan data bansos khususnya di Sumsel. Karena dengan tersedianya data penerima bansos akan mempercepat proses pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar di daerah Sumsel.

"Untuk merevisi itu kita tidak punya kewenangan. Dari sanalah Saya dengan Perwakilan BPKP menggagas tentang data regional. Dan beruntung sekali kepala perwakilan BPKP kita mau memberikan bimbingan. Sehingga anjungan ini dapat menjadi navigasi kita dalam mendistribusikan bantuan agar tidak salah sasaran," katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Sumsel Mirwansyah mengatakan selama ini ada beberapa hal yang melatarbelakangi dibuatnya Anjungan Bansos Sriwijaya yang merupakan inisiasi langsung Gubernur Sumsel Herman Deru.

Di antaranya adalah penugasan Tim Gugus Tugas Akuntabilitas Pengawasan Percepatan Pandemi Covid-19 dari Bappeda, Dinas Kominfo dan Dinsos Provinsi.

Data usulan atau sasaran utama yang bersumber dari kabupaten/kota belum diverifikasi dengan data kependudukan (NIK/KK) sehingga sangat berpotensi salah sasaran. Akibatnya menumpuk bantuan baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun APBdes.

"Selain itu muncul juga permasalahan bagi masyarakat miskin yang tidak mempunyai NIK/KTP dan miskin baru akibat dampak Covid dipastikan tidak termasuk dalam DTKS dan dipastikan tidak mendapat bantuan sosial. Aplikasi inilah yang dapat menjawab permasalahan di atas dimana data DTKS dan Non DTKS ada di dalamnya," kata Mirwansyah.

Adapun aplikasi ini didesain dan dikonsep oleh Tim Gugus Tugas yang terdiri atas Kominfo, Bappeda, Dinsos dan langsung diawasi BPKP Perwakilan Sumsel.

"Anjungan ini sekaligus berfungsi untuk pemutakhiran data DTKS. Setelah ini akan kita adakan pelatihan bagi aplikator anjungan di seluruh Kab/Kota se Sumsel," katanya.

Editor: Faieq Hidayat