Soal Sengketa Pulau Kemaro, Ini Rencana DPRD Sumsel 

PALEMBANG, iNews.id - DPRD Sumsel siap memfasilitasi mediasi sengketa Pulau Kemaro antara Pemkot Palembang dengan keturunan (zuriyat) Kiai Marogan. Sengketa ini kembali mengemuka setelah Pemkot Palembang didukung Pemprov Sumsel melakukan pengembangan Pulau Kemari untuk menjadi destinasi wisata. 
​​
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Fadli mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa Pemkot Palembang baru mengajukan pengukuran tanah di Pulau Kemaro yang sebelumnya diklaim masih dimiliki zuriyat Kiai Marogan.

"Pemkot Palembang dan zuriyat Kiai Marogan harus duduk bersama menyelesaikan persoalan ini," kata Syaiful dikutip dari Antara, Rabu (28/4/2021).

Baca Juga

Polda Sumsel Mulai Sekat Pemudik di Perbatasan 

Politisi PKS itu telah meminta penjelasan BPN Palembang saat reses, karena Pemkot Palembang mengklaim persoalan lahan untuk pengembangan wisata sudah clean and clear. Namun, menurutnya, BPN menyatakan Pemkot Palembang baru mengajukan pengukuran, sehingga belum dapat dinyatakan telah clean and clear, sementara zuriyat Kiai Marogan bersikukuh sebagai pemilik sah pulau tersebut.

Baca Juga

Gawat, Kue Mengandung Bahan Berbahaya Ditemukan di Palembang 

Kedua pihak harus dimediasi agar bertemu jalan keluar dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, dan rencananya mediasi digelar pada pekan depan.

Selain itu, ia menilai permasalahan Pulau Kemaro bukan hanya terkait sengketa tanah antara kedua belah pihak, namun juga terkait pelurusan sejarah tentang Kesultanan Palembang Darussalam yang selama ini masih simpang siur.

Baca Juga

Jenazah Bharada I Komang Anggota Brimob yang Gugur Ditembak KKB Akan Dibawa ke Palembang

"Masyarakat mungkin tidak tahu sejarah Pulau Kemaro masih termasuk peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam," kata dia. 

Sebelumnya, zuriyat Kiai Marogan mengklaim sebagai pemilik sah Pulau Kemaro Palembang seluas 80 hektare, dan meminta pemerintah setempat menunda rencana pembangunan wisata air.

Legalitas kepemilikan Pulau Kemaro yang diklaim itu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor REG/3863K/PDT/1987 yang telah memenangkan dua kali gugatan sengketa.

Sedangkan Pemkot Palembang berencana membangun destinasi wisata air menyerupai Ancol di pulau tersebut, dan sudah mendapat dukungan langsung Kementerian Pariwisata. Lahan yang akan dibangun wisata itu diklaim sebagai aset Pemkot Palembang dan saat ini sedang dilakukan penimbunan untuk membuat pantai buatan.

Editor: Berli Zulkanedi