Pegawai Honorer Dihapus 2023, Tenaga Outsourcing Masuk

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memutuskan menghapus status tenaga honorer atau non-ASN pada November 2023. Instansi yang membutuhkan tenaga seperti sopir dan tenaga kebersihan diarahkan menggunakan jasa tenaga ahli daya atau outsourcing melalui pihak ketiga. 

Sementara para tenaga honorer diarahkan untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK 2022. Pejabat Pembina juga ditugaskan menyusun langkah startegis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi CPNS maupun calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023.

Baca Juga

Pandemi Belum Berakhir, Dinkes Sumsel Minta Warga Tetap Terapkan Prokes

Menpan RB Tjahjo Kumolo memperingatkan para pejabat yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah.

Demikian dikutip dari Surat Menteri PANRB perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Selasa (7/6/2022).

Baca Juga

Perjuangkan Nasib 5.400 Honorer, Pemkot Palembang Surat Kemenpan

Menpan juga menugasi para Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK.

Baca Juga

Terungkap di Persidangan, Ada Staf Ahli yang Tugasnya Terima Fee Proyek untuk Bupati Muba

Pejabat Pembina Kepegawaian juga ditugaskan menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN atau honorer.

Pegawai honorer resmi dihapuskan pada seluruh instansi pemerintah mulai 2023. Kepastian ini tertuang dalam Surat Menteri PANRB Tjahjo Kumolo perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menpan pun menugasi para Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK.

Pejabat Pembina Kepegawaian juga ditugaskan menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN atau honorer.

Editor: Berli Zulkanedi