Pecat 109 Tenaga Medis saat Pandemi Covid-19, Ini Alasan Bupati Ogan Ilir

Era Neizma Wedya , Antara ยท Jumat, 22 Mei 2020 - 05:35 WIB
Pecat 109 Tenaga Medis saat Pandemi Covid-19, Ini Alasan Bupati Ogan Ilir
Tenaga medis honorer di RSUD Ogan Ilir dipecat (Foto: Sindonews)

INDRALAYA, iNews.id - Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam, mengklaim keputusan pemerintah daerah memecat 109 tenaga kesehatan honorer rumah sakit sudah sesuai prosedur. Sebab semua tuntutan mereka telah dipenuhi, namun tidak ada respons baik.

"Mereka minta dilengkapi alat pelindung diri (APD), padahal di rumah sakit ada ribuan. Silakan cek semuanya mulai dari kacamata, sarung tangan dan lain-lain," kata Ilyas Panji di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (21/5/2020).

Dia menduga tuntutan APD, insentif dan rumah singgah hanyalah alasan para tenaga honorer rumah sakit yang takut berhadapan dengan pasien Covid-19, sehingga ikut mengganggu penanganan pasien virus corona.

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah menyiapkan 34 ruangan khusus di dalam gedung DPRD dengan fasilitas lengkap untuk singgah tenaga kesehatan. Sedangkan terkait insentif kerja, kata dia, sudah dinilai tidak wajar, karena mereka sementara ini belum menunjukkan kinerjanya.

"Ketika negara butuh tenaga mereka tapi malah mereka tinggalkan tugas, sementara apa yang mereka tuntut sudah dipenuhi jauh-jauh hari," ujarnya.

Sebelumnya RSUD Ogan Ilir memecat secara tidak hormat terhadap 109 tenaga kesehatan berdasarkan SK Bupati Ogan Ilir nomor 191/KEP/RSUD/2020, salah satu poin pertimbangannya yakni para tenaga honorer tidak masuk bekerja lima hari berturut-turut sejak 15 Mei 2020.

Meski demikian dia memastikan pelayanan di RSUD Ogan Ilir tetap berjalan optimal karena ada ratusan tenaga kesehatan dan medis yang masih bersiaga, serta akan mencari pengganti 109 orang itu secepatnya.

Sementara itu juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumsel, Yusri mengatakan, pemecatan tersebut akan berdampak pada penanganan kasus corona di daerah. Namun dia turut mendukung keputusan bupati tersebut.

"Kalaupun ada pasien tapi mereka (tenaga kesehatan) tidak mau melayani ya sama saja. Padahal kalau masalahnya APD harusnya tinggal usulkan saja ke provinsi nanti kami salurkan," ujarnya.


Editor : Andi Mohammad Ikhbal