Kusnadi Mundur dari Kursi Ketua DPD PDIP Jatim, Djarot: Ingin Fokus Proses Hukum

SURABAYA, iNews.id - PDIP resmi menunjuk Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDIP Jawa Timur (Jatim). Dia menggantikan Kusnadi.

Kusnadi merupakan Ketua DPRD Jatim dan telah dua kali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perkara pengelolaan dana hibah. Kasus ini menyeret Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak menjadi tersangka.

Baca Juga

Ketua DPRD Jatim Diperiksa KPK atas Kasus Dugaan Suap Dana Hibah

Penunjukan pejabat tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No 283/KPTS/DPP/II/2023 tentang Pembebastugasan Saudara Kusnadi, MHum, dari Jabatannya Sebagai Ketua DPD PDIP Jatim, Serta Penunjukan Dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT), dan Pelaksana Harian (PLH) Ketua DPD PDIP Jatim yang berlaku sejak 3 Februari 2023.

Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya mencermati proses penegakan hukum yang dilakukan KPK terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2022 terhadap Sahat.

Baca Juga

Rumah Istrinya Digeledah KPK, Ketua DPRD Jatim Irit Bicara

"Kami berkomitmen di dalam upaya pencegahan korupsi, dan berbagai upaya pencegahan termasuk melakukan Sekolah Anti Korupsi," kata Djarot di kantor DPD PDIP Jatim, Surabaya, Sabtu (4/2/2023).

Dia mengungkapkan, sebelumnya, Kusnadi mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua DPD PDIP Jatim. Kusnadi mengundurkan diri agar bisa berkonsentrasi pada proses hukum. Maka, kata dia, DPP PDIP mengabulkan permohonan pengunduran diri tersebut.

Baca Juga

KPK Geledah Rumah Istri Ketua DPRD Jatim Kusnadi di Lamongan, Ini yang Dibawa

"Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terus mengingatkan kepada kader untuk tidak melakukan korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan," katanya.

DPP PDIP, kata dia, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Bahkan, pengunduran diri Kusnadi dianggap sebagai sikap bertanggung jawab karena mengedepankan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Baca Juga

Kejar Misi Sosial, PDIP Targetkan 16 Kursi Perempuan di DPRD Jatim

"Kami apresiasi (pengunduran diri Kusnadi) karena Pak Kusnadi tidak ingin menganggu proses konsolidasi dalam rangka Pileg dan Pilpres 2024,” kata dia.

Bagaimana jika nantinya Kusnadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dengan tegas Djarot menyatakan bahwa partai tidak akan melakukan pendampingan hukum. Pasalnya, perbuatan korupsi tersebut merupakan perilaku individu.

"Kami sepenuhnya percaya KPK akan terus menjalankan program pemberantasan korupsi dengan adil," tandas Kusnadi dengan didampingi Sekretaris DPD PDIP Sri Untari Bisowarno, Wakil Ketua DPD PDIP Whisnu Sakti Buana, Ketua Bappilu DPD PDIP Denny Wicaksana dan Wakil Ketua DPD PDIP Daniel Rohi.

Editor: Nur Ichsan Yuniarto