Kepala Daerah Diberi Dana Darurat untuk Percepatan Penanganan Wabah PMK

JAKARTA, iNews.id - Satgas penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang memuat percepatan penanganan wabah. Salah satu isinya kepala daerah akan mendapatkan dana dari APBN untuk mempercepat penanganan wabah pada hewan ternak ini. 

Pada SK yang diterbitkan pada 29 Juni 2022 tersebut mengatakan bahwa kepala daerah saat ini bisa menetapkan status wilayahnya masuk dalam keadaaan darurat PMK. Serta untuk segera dilaporkan pada pemerintah pusat untuk mendapatkan penanganan.

Baca Juga

Tahanan Polres Empat Lawang Tewas Luka Lebam, Keluarga Lapor Propam Polda Sumsel

"Kepala Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat penyakit mulut dan kuku untuk percepatan penanganan penyakit mulut dan kuku pada daerah masing-masing," tulis diktum ke empat pada SK tersebut dikutip Kamis (30/6/2022).

Lebih lanjut, SK tersebut menjelaskan bahwa segala bentuk pengeluaran yang dibutuhkan untuk penanggulangan wabah di daerah bakal ditanggung oleh APBN.

Baca Juga

Termasuk 2 Flyover di Muara Enim, PUPR Siapkan Rp40,25 Triliun untuk Benahi Infrastruktur Konektivitas

"Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya, Keputusan ini dibebankan pada APBN, Dana Siap Pakai yang ada pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjut Diktum ke lima.

Editor: Berli Zulkanedi