Kemendagri Dorong ASN di Pemda Bina Pembangunan Desa

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di daerah untuk menyukseskan program pembangunan di desa. Pemda terutama ASN yang membina desa harus membimbing pembangunan di desa.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kemendagri Teguh Setyabudi yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Rochayati Basra bahwa membangun Indonesia dari desa merupakan visi dan misi Pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca Juga

Polisi Tembak Kedua Kaki Pencuri Motor Guru di Palembang

"Untuk menyukseskan visi dan misi tersebut diperlukan kerja sama semua stakeholder, salah satunya yang sangat vital adalah pemda beserta jajaran ASN khususnya yang bertugas sebagai pembina dan pelaksana Pemerintahan Desa," tutur Rochayati saat menutup Dilkat Penataan Kewenangan Desa di aula Gedung B BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (19/3/2021).

Baca Juga

Baru Lunas Kredit, Motor Karyawati Hilang di Depan Kantor

Rochayati menjelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah ditegaskan bahwa desa berhak menentukan arah pembangunannya dalam suatu Peraturan Desa yang dirumuskan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Desa.

Hanya saja, kata dia, desa masih sebatas belajar bahkan meraba-raba dalam mengimplementasikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Baca Juga

Ormas Islam Desak Tutup Hiburan Malam di OKU yang Terkenal hingga ke Lampung

Terkait kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota ataupun kewenangan lain yang ditugaskan sesuai undang-undang masih belum bisa direalisasikan dengan baik.

Menurut dia, perlu inisiatif dari kepala daerah serta jajaran ASN untuk mendukng aparatur desa agar bisa merealisasikan program pembangunan, tetapi juga tidak menyalahi aturan ataupun menabrak kewenangan.

"Agar konkret, pemda harus merumuskan peraturan bupati tentang daftar kewenangan desa dan berbagai aturan turunan atau petunjuk teknisnya sehingga desa dapat melaksanakan program pembangunan dengan mudah," kata Rochayati.

Editor: Berli Zulkanedi