Jalankan Arahan Presiden Jokowi, Gubernur Sumsel Akan Pangkas Perda Penghambat Investasi

Antara ยท Jumat, 17 Januari 2020 - 15:57 WIB
Jalankan Arahan Presiden Jokowi, Gubernur Sumsel Akan Pangkas Perda Penghambat Investasi
Gubernur Sumsel Herman Deru usai dilantik Presiden Joko Widodo (Dok/iNews)

PALEMBANG, iNews.id - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru akan memangkas peraturan daerah (perda) yang dianggap menghambat investasi. Hal ini dilakukan agar investor mau berinvestasi sehingga perekonomian di Sumsel terus meningkat.

"Jadi bila sifatnya menghambat laju percepatan ekonomi itu perlu dipangkas," kata Herman di Palembang, Jumat (17/1/2020).

Herman menambahkan, jika ada perda yang menghambat investasi pihaknya akan menyerderhanakan sehingga investor akan lebih mudah masuk serta tidak merasa dipersulit.

"Jadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional, sangat penting keselarasan antar instansi vertikal maupun horizontal," tuturnya.

Lebih lanjut Herman mengatakan, Sumsel harus menyesuaikan ketika pemerintah pusat membuat kebijakan. Terlebih tentang investasi yang bisa memajukan ekonomi daerah.

BACA JUGA: Awal 2020, Pemprov Sumsel Ajak Investor Investasi ke KEK Tanjung Api-Api

"Untuk di daerah regulasi tidak hanya diatur melalui undang-undang saja, namun ada juga yang diatur peraturan daerah. Jika menghambat, dicabut saja. Baik di tingkat kabupaten dan kota maupun di tingkat provinsi sendiri," imbuhnya.

Kebijakan Herman ini berdasarkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020.

Presiden Joko Widodo dalam arahannya menegaskan, tugas pemerintah secara makro untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan baik dalam maupun luar negeri.

Terlebih persoalan yang sering didengungkan hingga saat ini tidak bisa diselesaikan, yakni yang paling fundamental dan mendasar adalah defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan.

Problem tersebut memang masih banyaknya peraturan peraturan yang menghambat, seperti undang-undang, baik itu peraturan pemerintah, peraturan di tingkat pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota.


Editor : Nur Ichsan Yuniarto