Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Ini Kata Muhammadiyah terkait Jabatan 

JAKARTA, iNews.id - Isu reshuffle kabinet makin menguat seiring rencanan penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Muhammadiyah menegaskan tidak akan meminta jabatan, siap bila diminta. 

"Ya siaplah. Tapi Muhammadiyah tidak akan minta-minta apalagi mendesak-desak Presiden. Muhammadiyah sadar itu bahwa hal tersebut adalah hak prerogatif dari Presiden," kata Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas saat dikonfirmasi MNC Portal, Jumat (16/4/2021).

Baca Juga

Viral Orang Tua Pasien Aniaya Perawat di Palembang, Netizen: Blacklist

Menurut Buya Anwar-sapaan akrabnya, Muhammadiyah memiliki banyak kader dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka memiliki gelar doktor hingga profesor. Jumlah yang sudah terinventarisir mendekati 500 orang.

Baca Juga

Duh, Orang Tua Pasien Pukul-Tendang Perawat RS Siloam Palembang hingga Tersungkur

Namun demikian, sekali lagi Buya Anwar menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Muhammadiyah tak akan cawe-cawe terhadap hal tersebut.

"Itu kan hak prerogatif Presiden, jadi Muhammadiyah tidak boleh ikut campur dalam menentukannya. Muhammadiyah harus bisa menghormati hak Presiden tersebut," ucapnya.

Baca Juga

Ini Jadwal Buka Puasa 16 April untuk Kota Palembang

Isu reshuffle kembali menjadi perhatian publik, seiring dengan rencana penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi. Surat terkait ini sudah dikirim ke DPR RI pada 30 Maret 2021.

Editor: Berli Zulkanedi