Ganti Menteri Tersangka Korupsi, Jokowi Disarankan Ngobrol dengan KPK

JAKARTA, iNews.id – Dua kursi menteri pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin kosong ditinggalkan Edhy Prabowo dan Juliari Peter Batubara yang tersandung kasus dugaan korupsi. Kepala negara diminta cermat dalam memilih pengganti dua menteri dan disarankan melibatkan KPK dalam proses seleksi. 

Permintaan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. Dalam kaitan ini, dia menyinggung pernyataan Jokowi yang menyebut sudah tak memiliki beban di periode kedua kepemimpinannya.

Baca Juga

Warga OKU Dilarang Berkumpul dan Rayakan Tahun Baru 

"Tinggal sekarang Presiden harus berani memilih menteri yang clear soal integritasnya, supaya ngak membebani citra Presiden yang banyak tersandera kasus korupsi, membebani pemerintahan Jokowi," kata Pangi saat dihubungi MNC Media, Jumat (18/12/2020).

Baca Juga

Foto Bugil Bareng Siswi di Sela Belajar Online, Pemuda Ini Ditangkap 

Menurut dia, integritas dari sosok calon menteri yang akan dipilih itu bisa menjadi kunci Presiden dalam membenahi citra korup yang tergambarkan di tengah masyarakat. Karena itu, dia menyarankan Presiden melibatkan KPK dalam proses penjaringan calon menteri.

"Kalau perlu fit and proper test melibatkan KPK agar betul-betul menteri yang dipilih selesai dengan uji integritasnya yang tidak hanya memikirkan kelompok, golongan, dan memikirkan dirinya sendiri," ujar dia.

Baca Juga

Kisah Munarman, Putra Palembang di Balik Transformasi FPI

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap. Ia diduga menerima suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 alias suap ekspor benur atau benih lobster.

Sementara, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka suap dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Politikus PDI Perjuangan itu diduga menerima suap sebesar Rp8,2 miliar.

Editor: Berli Zulkanedi