Ditjen Perbendaharaan Sebut Serapan APBN di Sumsel Lamban

Di saat varian Omicron yang terus menanjak yang dibarengi dengan upaya mitigasi pemberlakuan kembali pembatasan, seharusnya Satuan Kerja di Organisasi Perangkat Daerah hingga Kementerian atau Lembaga dapat menjadikan hal ini sebagai pemicu untuk berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga

Cuaca 25 Februari, Mayoritas Wilayah Sumsel Berawan

“Penggunaan APBN ini ditunggu oleh masyarakat, misal sudah ada pembangunan infrastruktur di awal tahun artinya sudah ada buruh yang bekerja, sudah ada pembelian bahan-bahan bangunan,” kata dia.

Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi akan terlecut sejak awal tahun dan tersebar secara proporsional sepanjang tahun.

Apalagi, ia melanjutkan, pendapatan Sumsel itu dominan diperoleh dari APBN melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang totalnya mencapai Rp27 triliun dari pagu anggaran bagi Sumsel senilai total Rp39 triliun.

Sejauh ini, DJPB mencatat bahwa realisasi pendapatan tertinggi per 31 Januari 2022 ada di Kota Prabumulih yang mencapai 9,8 persen, diikuti Pagaralam 8,36 persen, dan Ogan Komering Ulu Timur 7,61 persen. Sementara itu terdapat lima kabupaten/kota yang belum memiliki realisasi pendapatan yaitu Lahat, OKU Selatan, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Musi Rawas Utara.

Penyerapan belanja daerah terbesar dilakukan Kabupaten Banyuasin (5,56 persen), Musi Banyuasin (3,4 persen), dan OKI (2,71 persen). Sementara itu, empat kabupaten/kota meliputi Lahat, OKU Selatan, PALI, dan Musi Rawas Utara belum mencatatkan penyerapan belanja hingga akhir Januari 2022.

Editor: Berli Zulkanedi