Besaran THR Dipersoalkan, Muncul Petisi untuk Sri Mulyani

JAKARTA, iNews.id – Besaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 2021 mendapatkan penolakan. Sejumlah PNS melayangkan petisi yang ditujukan menolak kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. 

Dari pantauan MNC Portal Indonesia di laman Change.org, mereka mempersoalkan nilai THR ASN yang dipangkas pemerintah. Di mana, besaran THR sama dengan nilai gaji pokok per bulannya.

Baca Juga

Memalukan, Perawat Senior di Muratara Setahun Tak Ngantor

"Menteri Keuangan SMI (Sri Mulyani Indrawati) telah memberikan statement bahwa THR dan gaji ke-13 ASN Tahun 2021 hanya diberikan sebesar gaji pokoknya saja," tulis petisi tersebut dikutip, Sabtu (1/5/2021).

Baca Juga

THR PNS Cair H-7, Pemkot Palembang Siapkan Anggaran Rp55 Miliar

Mereka menilai, kebijakan tersebut berbeda dengan pernyataan Sri Mulyani sebelumnya bahwa THR dan gaji ke-13 ASN tahun ini akan dibayar full dengan tunjangan kinerja sebagaimana telah dilakukan pada 2019 lalu.

Narasi petisi juga mempertanyakan alasan pemotongan THR dan alokasi sumber anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan.

Baca Juga

Berikut Jadwal Buka Puasa Sabtu 1 Mei untuk Palembang dan Sekitarnya

"Tidak ada alasan jelas dari Kementerian Keuangan terkait ke mana digesernya anggaran THR yang sudah ditetapkan pada di akhir tahun 2020 tersebut, yang tiba-tiba berubah pada tahap pencairan," tulis petisi tersebut.

Di sisi lain, mereka mengklaim petisi yang dibuat hanya untuk mendukung program pemerintah berupa meningkatkan daya beli masyarakat melalui pencairan THR 2021, khususnya saat menjelang lebaran Idul Fitri tahun ini.

"Kami meminta Presiden Jokowi untuk meninjau kembali besaran THR dan Gaji-13 ASN tahun 2021 agar memasukkan unsur tunjangan kinerja (atau tunjangan dengan nama lain yang berlaku di setiap K/L) sebagaimana yang sudah diterapkan di Tahun 2019," tuturnya.

Hingga berita ini dinaikkan jumlah orang yang telah menandatangani petisi tersebut mencapai 13.885 orang.

Editor: Berli Zulkanedi