Antisipasi Karhutla, 7 Bupati Diminta Pantau Lahan Tidak Produktif dan Terbengkalai

PALEMBANG, iNews.id - Pemerintah kabupaten dan kota diminta segera membentuk pos komando siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, pos komando disiapsiagakan di titik-titik rawan karhutla yang tersebar di masing-masing daerah, termasuk di antaranya kawasan tidak produktif atau terbengkalai.

“Pembentukan pos komando sebagai bentuk antisipasi karhutla yang sudah saya tanda tangani hari ini,” kata Herman Deru, Jumat (27/5/2022).

Baca Juga

Hutan Lindung di OKU Selatan Sumsel Rusak, Penebangan Terus Terjadi

Berdasarkan hasil evaluasi lintas sektoral dengan pihak terkait lain ditemukan bahwa sebagian besar kasus karhutla Sumsel itu terjadi di kawasan tidak produktif dan terbengkalai, sehingga perlu diawasi.

“Untuk karhutla saat ini, saya belum dapat laporan, tapi antisipasi tetap perlu dioptimalkan seperti yang sudah kami lakukan setiap tahunnya,” ujarnya.

Baca Juga

Belajar di Jakarta, Pengoplos Miras di Palembang Mampu Produksi hingga 700 Botol per Hari

Ia menjelaskan, petugas di pos komando yang disiagakan juga ditugaskan untuk menginventarisir jumlah lahan yang berpotensi terbakar selama musim kemarau yang sudah mulai berlangsung ini.

Baca Juga

Polisi Bongkar Tempat Pengoplosan Miras di Palembang, Jumlah Barang Bukti Mencengangkan

“Termasuk juga mendata siapa pemilik lahan khususnya kawasan lahan yang tidak produktif tadi, itu tujuannya untuk mengajak mereka bersama-sama melakukan upaya meminimalisir potensi karhutla,” katanya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel telah memetakan ada tujuh kabupaten yang menjadi kawasan rawan karhutla, yakni Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, PALI, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Lahat.

Kawasan tersebut dikategorikan rawan karhutla berdasarkan perhitungan secara letak geografis yang memiliki lahan gambut relatif luas, sehingga menjadi perhatian khusus.

Editor: Berli Zulkanedi