33 Kepala Daerah Belum Lapor Harta Kekayaan ke KPK, Siapa dan Kenapa?
Selasa, 06 April 2021 - 14:05:00 WIB
Antara
Sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi, KPK meminta penyelenggara negara untuk mengisi LHKPN-nya secara jujur, benar, dan lengkap.
Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-undang mewajibkan penyelenggara negara bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Penyelenggara negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
Editor: Berli Zulkanedi
Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Artikel Terkait
Sumsel
5 tahun lalu
Hanya 5 Hari, Polda Sumsel Tangkap 37 Pengedar Narkoba
Sumsel
5 tahun lalu
Pengurus Panti Asuhan di Sumsel Diminta Produktif
Sumsel
5 tahun lalu
Penggunaan QRIS di Sumsel Tertinggi Kedua di Sumatera
Sumsel
5 tahun lalu
BMKG: Musim Kemarau di Sumsel Mundur
Sumsel
5 tahun lalu
TPID Sumsel Antisipasi Kenaikan Permintaan Sembako Jelang Ramadan
Papua
4 jam lalu
Kepala Daerah se-Papua Dikumpulkan di Istana, Termasuk Anggota KEPP Otsus
Berita Terkini
Sumsel
3 jam lalu
BATIQA Hotel Palembang Hadirkan Sukacita Natal lewat Christmas Tree Light Up
Sumsel
5 hari lalu
Promo 12.12 Sebentar Lagi! Dapatkan Setrika Panasonic Pilihan Anda
Sumsel
10 hari lalu
Tersangka Korupsi Proyek Fiktif, Mantan Kepala Dinas Perkimtan Palembang Ditahan
Sumsel
18 hari lalu
Hadiah 10 Juta Tak Kunjung Cair, Mahasiswi di Muba Juara Liga Dangdut Lapor Polisi
Sumsel
20 hari lalu
Bobol Rumah Polisi, Pencuri di Lubuklinggau Diamuk Massa sampai Pergelangan Tangan Putus
Sumsel
21 hari lalu
Tol Palembang–Betung Hampir Rampung, Jalur Transportasi Vital di Sumsel