3 dari Sumsel, 128 Sengketa Hasil Pilkada 2020 Masuk MK
Selasa, 22 Desember 2020 - 19:49:00 WIB
Antara
JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Selasa pukul 18.00 WIB menerima sebanyak 128 permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, baik secara langsung maupun daring. Tiga di antaranya dari Sumatra Selatan yakni Pilkada OKU, PALI dan Musi Rawas Utara (Muratara)
Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Selasa (22/12/2020), untuk pemilihan gubernur, terdapat tiga permohonan perselisihan hasil pilkada, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Bengkulu.
Baca Juga
Salurkan Bantuan, Anggota DPR Ini Ajak Muslimat NU Baca Alfatiha untuk Gubernur Sumsel
Permohonan perselisihan hasil pemilihan paling banyak adalah bupati, yakni sebanyak 112 permohonan, sedangkan untuk wali kota sebanyak 13 permohonan.
Selengkapnya, pada hari Selasa terdapat penambahan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati sebanyak dua perkara untuk Pemilihan Bupati Banjar.
Baca Juga
Uji Beban, 24 Truk Pasir Parkir di Atas Jembatan Musi VI Palembang
Editor: Berli Zulkanedi
Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Artikel Terkait
Kalsel
5 tahun lalu
Denny Indrayana Daftarkan Sengketa Hasil Pilgub Kalsel ke MK, Prabowo: Selamat Berjuang!
News
5 tahun lalu
Kasus Covid-19 Tinggi, Pemkot Bogor Batasi Jemaat Natal di Gereja
News
5 tahun lalu
KSBSI Serahkan Berkas Judicial Review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi
Papua
13 hari lalu
Partai Perindo Papua Selatan Apresiasi MK Tolak Gugatan Hasil PSU Pilkada Boven Digoel
Papua
19 hari lalu
Kuasa Hukum Yakin Rony Omba-Marlinus Tetap Dilantik Jadi Bupati-Wakil Bupati Boven Digoel
Sumsel
21 hari lalu
Ngeri! Mahasiswi Unpari Dibacok OTK dalam Kosan di Lubuklinggau
Berita Terkini
Sumsel
5 hari lalu
Klarifikasi LHKPN Wali Kota Prabumulih Arlan, KPK: Tak Harus Tatap Muka tapi Bisa Daring
Sumsel
6 hari lalu
Usai Diperiksa Kemendagri, Wali Kota Prabumulih Bantah Copot Kepala SMP Negeri 1
Sumsel
6 hari lalu
Kemendagri Temukan Pelanggaran Mutasi Kepsek, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Sumsel
6 hari lalu
Wali Kota Prabumulih dan Kepsek SMPN 1 Diperiksa Kemendagri terkait Isu Pencopotan
Sumsel
6 hari lalu
Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih Capai Rp17 Miliar, Viral gegara Isu Kepsek Dicopot
Sumsel
7 hari lalu
Profil Biodata Muhammad Qodari, Kepala Staf Kepresidenan asal Palembang yang Baru Dilantik